PPT WEBINAR KTPA DAN TPPO OKTOBER 2025.pptx

kekerasan pada anak dan wanita

1. DETEKSI DINI DAN TATALAKSANA MEDIS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM

2. LATAR BELAKANG 1:3 Secara global, 1 dari 3 perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan intim atau bukan pasangan (WHO, 2021) 1 dari 4 remaja putri ( usia 15-24) pernah mengalami kekerasan 1:4 1 dari 4 Perempuan Indonesia, berusia 15-64 tahun , mengalami kekerasan fisik dan/ atau seksual yang dilakukan oleh pasangan atau bukan pasangan selama hidupnya ( Survei pengalaman hidup perempuan nasional ; SPHPN, 2021) 90% Kasus perkosaan tidak pernah dilaporkan ( Komnas Perempuan, 2022) Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja SNPHAR, 2021 :  ( dalam 12 bulan terakhir ) Usia 13-17 tahun : 26.58% perempuan , 20.51% laki-laki   Usia 18-24 tahun : 38.56% perempuan , 37.44% laki-laki ( seumur hidup ) Usia 13-17 tahun : 8 dari 100 perempuan , 4 dari 100 laki-laki   Usia 18-24 tahun mengalami kekerasan seksual di usia <18: 7 dari 100 perempuan , 4 dari 100 laki-laki Catatan Tahunan Komnas Perempuan :  338,496 kasus yang dilaporkan pada tahun 2021, meningkat > 50% dari 2020 (226,062 kasus ) Ranah kekerasan tertinggi terdapat pada ranah personal. Bentuk kekerasan : kekerasan psikis (44%); kekerasan seksual (25%) Pada kasus kekerasan seksual terbanyak pada ranah seksual : : perkosaan (597 kasus ) ; marital rape (591 kasus ); incest (433 kasus ). Remaja perempuan , perempuan muda , ras minoritas dan minoritas lainnya , waria , dan perempuan penyandang disabilitas lebih rentan mengalami berbagai jenis kekerasan Sumber : RESPECT (WHO, 2019); SPHPN, 2021; SNPHAR, 2021; Komnas Perempuan, 2022 Kebutuhan Korban bantuan hukum , bantuan psikis , bantuan medis dan rumah aman

3. Tugas dan P eran Sektor Kesehatan D alam PP- KtP /A T ermasuk TPPO

4. TUGAS PENTING TENAGA KESEHATAN

5. Skrining Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

6. RADAR Recognize KENALI kemungkinan kekerasan Ask & Listen TANYA secara langsung kemungkinan adanya kekerasan dan DENGARKAN dengan empati Discuss options DISKUSIKAN berbagai PILIHAN yang bisa diambil oleh korban, termasuk soal pelaporan Asses Danger NILAI kemungkinan adanya BAHAYA dengan diketahuinya kasus kekerasan tersebut Refer to other group that could provide assistance RUJUK ke lembaga yang bisa membantu lebih jauh

7. Ketidaknyamanan terlihat saat membicarakan hubungan dalam rumah tangga Jika ada k ehadiran pasangan ( pasangan ikut menemani dalam ruang periksa dan menguasai/mendominasi wawancara, dan tidak akan meninggalkan korban dengan petugas kesehatan , korban biasanya hanya diam / sedikit bicara Korban berkali-kali datang meminta bantuan kesehatan ke RS atau Puskesmas dengan keluhan yang tidak jelas Korban mengeluh masalah kesehatan yang diasosiasikan dengan kekerasan Luka atau memar yang tidak dapat dijelaskan dengan baik dan tidak konsisten dengan latar belakang kejadian Adanya k eluhan subyektif namun tidak ditemukan kelainan pada pemeriksaan fisiknya ( keluhan somatik ) Adanya gejala post traumatic syndrome disorder (PTSD) Bisa ditemukan adanya reaksi konversi ( Histerical Convertion /Reaction) yaitu kejang yang diakibatkan bukan karena adanya gangguan fungsi organ. Adanya jeda antara sebuah luka/memar dan datang ke puskesmas untuk mencari bantuan Luka/memar di kepala, leher, dada, payudara, daerah di bawah perut atau daerah alat kemaluan Adanya luka/memar di beberapa tempat sekaligus dalam kondisi kesembuhan yang bervariasi Karakteristik Korban Perempuan Dewasa

8. Korban Perempuan Dewasa Skrining kasus kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan dengan menggunakan form Woman Abuse Screening Tools (WAST), namun tidak direkomendasikan dilakukan secara rutin pada setiap perempuan.

9. Karakteristik Korban Anak dan Remaja Sama dengan korban orang dewasa , ditambah dengan :

10. Tanda-tanda Kemungkinan Terjadinya Emotional Abuse Pada Anak

11. Tanda-tanda Kemungkinan Terjadinya Penelantaran ( Neglect ) Pada Anak

12. Memar dan bilur Luka lecet dan luka robek Patah tulang Luka bakar Cedera pada kepala Lain-lain: Misalnya : d islokasi pada sendi bahu atau pinggul dan t anda-tanda luka yang berulang Kecurigaan Adanya Tanda Kekerasan FISIK Adanya gejala / penyakit infeksi menular seksual (IMS) Infeksi vagina rekuren pada anak < 12 tahun Nyeri/ perdarahan /secret dari vagina Nyeri / Gangguan pengendalian BAB dan BAK Cedera pada buah dada, bokong , perut bagian bawah , paha , sekitar alat kelamin atau dubur Pakaian dalam robek atau bercak darah dalam pakaian dalam Ditemukan cairan mani di sekitar mulut , genital,anus atau pakaian Takut berlebihan Siaga berlebihan Panik Perubahan sikap dari periang menjadi pendiam Kemunduran perkembangan ( misal ; kembali ngompol ) SEKSUAL PSIKIS

13. Faktor Risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang Orang-orang yang rentan menjadi target TPPO adalah:

14. ASPEK HUKUM KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

15. SUMBER HUKUM UTAMA

16. Pengertian Pengertian kekerasan terhadap perempuan tercakup dalam pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Kekerasan dalam rumah tangga : “ Setiap perbuatan terhadap seseorang , terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik , seksual , psikologis , dan/ atau penelantaraan rumah tangga , termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan , pemaksaan , atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ” Sanksi pidana berupa : pidana penjara , denda

17. KEKERASAN FISIK Kekerasan fisik yang dapat dikenakan sanksi hukum :

18. KEKERASAN PSIKIS Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan , hilangnya rasa percaya diri , hilangnya kemampuan untuk bertindak , rasa tidak berdaya , dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang Kekerasan psikis yang dapat dikenai sanksi hukum :

19. KEKERASAN SEKSUAL Kekerasan seksual meliputi : Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut ; atau Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu Kekerasan seksual yang dapat dikenai sanksi hukum : Mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali ; Mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 ( empat ) minggu terus-menerus atau 1 ( satu ) tahun tidak berturut-turut ; Gugur atau matinya janin dalam kandungan ; atau Mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi .

20. PENELANTARAN

21. ASPEK HUKUM KEKERASAN TERHADAP ANAK

22. SUMBER HUKUM UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , beserta perubahannya , yaitu : UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 305-308

23. PENGERTIAN

24. Lingkup Terkait Perlindungan Anak

25. JENIS KEKERASAN TERHADAP ANAK Perlakuan terhadap anak yang dapat dianggap melanggar perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak meliputi: Kekerasan Fisik Kekerasan Psikis Kekerasan Seksual Penelantaran

26. KEKERASAN FISIK K ekerasan yang mengakibatkan cedera fisik nyata ataupun potensial terhadap anak sebagai akibat dari interaksi atau tidak adanya interaksi yang layaknya ada dalam kendali orangtua atau orang dalam hubungan posisi tanggung jawab , kepercayaan atau kekuasaan

27. KEKERASAN PSIKIS Perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan atau sangat mungkin akan mengakibatkan gangguan kesehatan atau perkembangan fisik , mental, spiritual, moral dan sosial . Kekerasan psikis dapat berupa pembatasan gerak , sikap tindak yang meremehkan , mencemarkan , mengkambinghitamkan , mengancam , menakut-nakuti , mendiskriminasi , mengejek atau menertawakan anak , atau perlakuan kasar lain atau penolakan

28. KEKERASAN SEKSUAL Kekerasan seksual merupakan pelibatan anak dalam kegiatan seksual , dimana ia sendiri tidak sepenuhnya memahami atau tidak mampu memberi persetujuan , yang ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain dengan tujuan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut

29. PENELANTARAN Penelantaran merupakan kegagalan dalam menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak yang bukan disebabkan oleh karena keterbatasan sumber daya . Berdasarkan Permenkes 68/2013, jenis penelantaran dapat berupa :

30. SANKSI HUKUM Sanksi hukum bagi pelaku kekerasan terhadap anak meliputi : Pidana penjara Denda Pemberatan hukuman, meliputi:

31. SANKSI HUKUM

32. ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

33. SUMBER HUKUM

34. PENGERTIAN Perdagangan orang adalah tindakan :

35. SANKSI HUKUM Sanksi pemberatan hukuman dapat dikenakan pada kasus : TPPO yang mengakibatkan korban menderita luka berat , gangguan jiwa berat , penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya , kehamilan , atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya . TPPO yang mengakibatkan kematian korban Penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya TPPO TPPO yang dilakukan oleh korporasi TPPO yang dilakukan oleh kelompok terorganisasi TPPO yang dilakukan terhadap anak PERAN TENAGA KESEHATAN UU TPPO mewajibkan petugas kesehatan untuk: Memberikan rehabilitasi kesehatan Memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 ( tujuh ) hari setelah permohonan diajukan

36. ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

37. SUMBER HUKUM UU NO 12 TAHUN 2022 TTG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, BESERTA PERUBAHANNYA, YAITU: UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK UU NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (UU PKDRT) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) PASAL 285, PASAL 286, PSL 289 UU PORNOGRAFI

38. PENGERTIAN DAN JENIS TPKS 9 JENIS TPKS : Pelecehan Seksual Nonfisik Pelecehan Fisik, Pemaksaan Kontrasepsi, Pemaksaan Sterilisasi, Pemaksaan Perkawinan, Penyiksaan Seksual, Eksploitasi Seksual, Perbudakan Seksual, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik YANG TERMASUK TPKS LAINNYA : Pemerkosaan Perbuatan cabul Persetubuhan, perbuatan cabul, & eksploitasi seksual thd Anak Perbuatan melanggar kesusilaan yg bertentangan dg kehendak Korban Pornografi yg melibatkan Anak / pornografi yg scr eksplisit memuat kekerasan & eksploitasi seksual; Pemaksaan pelacuran TP Perdagangan Orang yg ditujukan utk eksploitasi seksual Kekerasan seksual dlm lingkup rumah tangga TP Pencucian Uang yg TP asalnya merupakan TPKS; & TP lain yg dinyatakan secara tegas sebagai TPKS sbgmn diatur dlm ketentuan perUU Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara TPKS, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun TPKS adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU TPKS & perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam UU ditentukan dalam Undang-Undang ini

39. ASPEK ETIK PEMBERIAN INFORMASI DAN PERLINDUNGAN SAKSI PADA KASUS KTP/A TERMASUK TPPO

40. RUJUKAN Kewajiban tenaga kesehatan untuk memberikan informasi atas adanya dugaan kekerasan terhadap anak Kode etik profesi kesehatan , termasuk dokter , perawat , dan bidan , mewajibkan tenaga kesehatan untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien Kode Etik Kedokteran , Keperawatan , dan Kebidanan mengecualikan kewajiban menyimpan rahasia pasien jika diperlukan oleh pihak berwenang sesuai ketentuan hukum Rujukan utama terkait aspek etik pemberian informasi dan perlindungan sanksi pada kasus KtP /A termasuk TPPO : Kewajiban tenaga kesehatan untuk memberikan informasi atas adanya dugaan tindak pidana kekerasan seksual

41. PEMBERIAN INFORMASI

42. PROSES PENANGANAN PERKARA KtP /A DI KEPOLISIAN

43. MEKANISME PELAPORAN KASUS KtA, KtP DAN TPPO BUAT LP DI SPKT MEDIASI KONSELING UPTD PPA, P2TP2A, UPT/UPTD BID SOS/ LBH/LSM KONSULTASI UPPA/UNIT TPPO PELAYANAN MEDIS PELAYANAN PSIKOLOGIS PENDAMPING PELAYANAN RMH AMAN RS. Bhayangkara, RSUD, Puskesmas, RS Swasta PsiPol, P2TP2A/UPTD PPA, Pengada layanan yg ditunjuk PENERJEMAH Penyandang Disabilitas Dinsos, P2TP2A/UPTD PPA, LPSK UPTD PPA/P2TP2A, LPSK, UPT/D SOS, LBM, PSIKOLOG, Peksos/TKS, LBH. Dinsos, SLB, Lembaga Swasta dll 1 2 3 4 5 3 3 Membantu pelapor/korban menentukan UU/Pasal yg dilanggar Asessment Kebutuhan korban REKOMENDASI PEMBUATAN LP 1. KORBAN 2. MASY 3. TENAKES 4. PEKSOS 5. PSIKOLOG 6. PSIKIATER 7. BP2MI/KEMLU ADUAN/ LAPORAN/ INFORMASI VISUM LIDIK JPU SIDIK PELAYANAN TERPADU BHABINKAMTIBMAS

44. PROSES PENANGANAN PERKARA KtP /A 9 UPPA BARESKRIM POLRI KOORD UTK PENDAMPINGAN KORBAN KOORD DGN PEKSOS HON LAPSOS KOORD DGN BAPAS HON LITMAS PELINDUNGAN SEMENTARA TERPENUHI UNSUR (PASAL 184 KUHAP) RUJUKAN RS SHELTER P2TP2A DINSOS LPSK BUAT LP DI SPKT DEMI HUKUM ( Delik Aduan , RJ, Diversi , PK) TIDAK CUKUP BUKTI MEDIASI KONSELING UPTD PPA, UPT BID SOS, LBM KONSULTASI UPPA/UNIT TPPO HON VISUM ( VeR / VeR PSIKIATRIKUM ) SP3 MASYARAKAT LBM KEMLU BP2MI TENAKES

45. Rangkuman Deteksi dini pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO dapat dilakukan dengan skrining kasus KtP /A dan menggali informasi terhadap kecurigaan kasus KtP /A. Pada tahap skrining, tenaga kesehatan harus mampu untuk mengenali tanda-tanda kekerasan pada korban dewasa dan anak, termasuk eksploitasi seksual. Tahap menggali informasi pada kasus KtP /A dilakukan dengan mengetahui faktor-faktor risiko KtP /A termasuk TPPO serta dampaknya.

46. KESIMPULAN Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak ( KtP /A), termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO ) dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) merupakan tindakan yang dapat diancam pidana , denda dan pemberatan hukum yang diatur dalam perundang-undangan.

47. TERIMA KASIH