PRESENTASI SIDANG TUGAS AKHIR PAJAK AIR PERMUKAAN

Pajak air permukaan

1. SIDANG AKHIR DIPLOMA III IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN PADA UPT PPD WILAYAH SANGGAU Oleh : Maria Nofiyanti NIM: 3202232076

2. PENDAHULUAN Latar Belakang: Pajak Itu Apa? Iuran wajib yang dipaksakan pemerintah (pusat/daerah) tanpa imbalan langsung, dipakai untuk kepentingan umum . Pajak Daerah: Ditetapkan daerah berdasarkan UU No. 28/2009 dan Perda. Ada pajak provinsi (termasuk Pajak Air Permukaan/PAP) dan pajak kabupaten/kota. Kenapa Pajak Daerah Penting? Sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan dan operasional pemerintahan daerah, mengingat keterbatasan dana pusat. PAP di Kalimantan Barat (Kalbar): Potensinya besar karena cadangan air melimpah, te tapi realisasi penerimaan masih belum optimal . Masalah PAP: Pengelolaan belum maksimal dan kesadaran wajib pajak masih rendah (belum bayar/paham ). Studi Kasus Sanggau: Dipilih karena penerimaan PAP di sana belum seimbang antara potensi dan kenyataan, perlu dicari solusinya .

3. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA Alur Pikir Penelitian :

4. BAB III: METODE PENELITIAN Jenis Penelitian : Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Lokasi Penelitian : D i UPT PPD Wilayah Sanggau . Subyek Penelitian : Kepala UPT PPD, Kepala Seksi Penagihan , Kepala Sub Bagian Tata Usaha, serta wajib pajak air permukaan di Kabupaten Sanggau . Teknik dan Alat Pengumpul Data : Menggunakan observasi ( pengamatan langsung di lapangan ), wawancara mendalam ( diskusi langsung dengan informan kunci untuk data lebih detail), dan dokumentasi ( pengumpulan data sekunder seperti UU, Perda , jurnal , dan laporan terkait ) untuk mendapatkan data yang komprehensif . Metode Analisa Data: Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif interaktif berdasarkan Miles dan Huberman. Prosesnya meliputi reduksi data ( merangkum poin penting dan mencari pola ), penyajian data ( dalam bentuk narasi atau grafik ), dan penarikan kesimpulan ( menghasilkan temuan baru yang jelas ).

5. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Daftar Anggaran UPT PPD Wilayah Sanggau : Target dan Realisasi Pajak Air Permukaan UPT PPD Wilayah Sanggau :

6. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Realisasi Pajak Air Permukaan (PAP) : Pajak Air Permukaan (PAP) menyumbang sedikit terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sanggau dan Sekadau. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Wilayah Sanggau bertugas menagih PAP , tetapi pelaksanaannya menghadapi banyak kendala , seperti pendataan dan kepatuhan , s osialisasi , keterbatasan sumber daya , dan sistem manual. Analisis Singkat Berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan Edward III: Faktor-faktor seperti komunikasi yang belum optimal ( wajib pajak belum sepenuhnya paham ), sumber daya yang terbatas (SDM dan anggaran ), serta koordinasi birokrasi yang belum maksimal ( antar instansi ) menjadi penghambat utama keberhasilan PAP.

7. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pembahasan : Kebijakan Pajak Air Permukaan (PAP ) diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2024. Dasar Perhitungan dan Tarif PAP : Dasar Pengenaan Pajak : Nilai Perolehan Air Permukaan (NPA). NPA: Hasil perkalian Harga Dasar Air (HDA) dan bobot air permukaan ( dinyatakan dalam rupiah per meter kubik , ditentukan oleh keputusan Gubernur berdasarkan faktor seperti jenis , lokasi , tujuan , volume, kualitas , luas areal, musim , dan tingkat kerusakan lingkungan ). Rumus : NPA = Harga Dasar Air x Bobot Tarif PAP: 10%. Besaran Pokok Pajak Terutang : NPA dikalikan Tarif PAP. Rumus: PAP = Harga Dasar Air x Tarif 10 %. Kewajiban dan Perizinan : Wajib pajak (orang pribadi atau badan ) bertanggung jawab atas pembayaran PAP. Setiap subjek pajak wajib melapor dan memperoleh izin dari Gubernur untuk pengambilan / pemanfaatan air permukaan , serta harus melengkapi dengan meter air atau pengukur debit. Izin tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan Gubernur . Pajak Air Permukaan dianggap penting untuk mendukung pembangunan daerah dan pemerintah , serta diharapkan meningkatkan penerimaan daerah .

8. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan: Secara umum, implementasi kebijakan Pajak Air Permukaan (PAP) di UPT PPD Wilayah Sanggau sudah berjalan sesuai aturan , meliputi pendataan, penetapan, hingga penagihan. Prosedur yang dijalankan sistematis dan berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun , efektivitas pelaksanaannya belum optimal. Meskipun penerimaan PAP meningkat, banyak potensi pajak belum tergali karena pengawasan terbatas dan data antarinstansi belum sepenuhnya terintegrasi. Faktor pendukungnya adalah adanya landasan hukum yang jelas, kerja sama lintas sektor, dan SDM yang cukup. Sedangkan penghambat utamanya adalah rendahnya kesadaran wajib pajak, keterbatasan personel pengawas dan anggaran operasional, serta sulitnya akses ke objek pajak di daerah terpencil. Kontribusi PAP terhadap PAD Kabupaten Sanggau masih kecil, namun berpotensi besar untuk ditingkatkan, jika kebijakan dan sistem pengelolaannya diperkuat .

9. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN Saran: Berikut beberapa saran untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP): Tambah Anggaran Operasional : Pemerintah daerah sebaiknya menambah anggaran untuk UPT PPD Wilayah Sanggau agar kegiatan verifikasi lapangan , pengawasan , dan penyuluhan bisa berjalan maksimal . Optimalkan Pendataan & Koordinasi : Perlu pendataan objek pajak yang lebih baik , termasuk koordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas ESDM dan Lingkungan Hidup , untuk memasukkan semua pengguna air permukaan yang belum terdata . Tingkatkan Sosialisasi & Edukasi : Perbanyak sosialisasi dan edukasi untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak . Manfaatkan Teknologi Informasi : Perluas penggunaan teknologi untuk pendataan , pemantauan air, dan pelaporan pajak agar lebih efisien dan transparan . Tegakkan Sanksi : Terapkan sanksi yang lebih tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh untuk menciptakan keadilan dan efek jera .

10. TERIMA KASIH SIDANG AKHIR DIPLOMA II 2025 Politeknik Negeri Pontianak Kampus Sanggau , Jurusan DIII Akuntansi .