Presentation Pelatihan Paralegal_Chabib.pptx

pelatihan paralegal

1. Teknik Penyusunan Dokumen Laporan , Pengaduan , dan Kronologis Disampaikan Oleh CHABIB SUSANTO,SH.MH

2. ◤ APAKAH YANG DIMAKSUD LAPORAN ?? Pengertian Laporan ( P asal 1 angka 24 KUHAP ) Laporan didefinisikan sebagai pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang- undang kepada P ejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana .

3. SIAPA YANG DAPAT MELAKUKAN PELAPORAN ?? Di dalam Pasal 108 KUHAP menyebutkan setiap orang baik masyarakat sipil maupun pegawai negeri dapat melakukan pelaporan kepada kepolisian sepanjang yang bersangkutan mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban suatu peristiwa pidana, lebih jauh mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana juga memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan

4. ◤ KEMANA MELAKUKAN PELAPORAN ?? Dalam perkembangannya, laporan atas dugaan adanya tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan di lembaga kepolisian. Namun, tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi dapat dilakukan pelaporan di lembaga pemberantas korupsi (KPK). Selain itu, dugaan adanya tindak pidana narkotika juga dapat dilakukan pelaporan ke Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI)

5. ◤ APAKAH YANG DIMAKSUD PENGADUAN DAN KEMANA PEGADUAN DILAKUKAN ?? Pengertian Pengaduan dalam pasal 1 angka 25 KUHAP pengaduan didefinisikan sebagai pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya . Pengaduan kepada Polisi terkait Tindak Pidana Aduan dan Pengaduan biasanya juga dilakukan kepada lembaga negara yang memberikan layanan publik .

6. ◤ LANGKAH – LANGKAH DALAM PELAPORAN & PENGADUAN Identifikasi Masalah a. Maladministrasi; b. Layanan yang tidak profesional; c. Keterbukaan informasi (layanan/program, anggaran, dan peraturan terkait); d. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM); e. Perlakuan diskriminatif; f. Tindak pidana (kekerasan, korupsi, suap, dll) Verifikasi a. Wawancara kepada sejumlah pihak yang mengetahui kebenaran informasi atas peristiwa yang terjadi; b. Mengirimkan surat klarifikasi kepada lembaga atau instansi yang bersangkutan; c. Melalui pertemuan resmi Pengumpulan Bukti ( Barang Bukti dan Alat bukti ) sebagai membuktikan fakta di siding pengadilan dan objek yng meiliki ketrkaitan dengan suatu tindak Pidana .

7. ◤ Lembaga- Lembaga Pengaduan Internal LEMBAGA KEPOLISIAN Kepolisian ( Melalui Call Center 110 atau pengaduan Langsung Pengaduan langsung melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu ( SPKT) di tingkat MABES, POLDA,POLRES,POLSEK D lm rana h kode etik berkaitan d ng norma,prilaku, dapat mengadu ke Div /Bid Propram LEMBAGA KEJAKSAAN Pengaduan Internal Kejaksaan bagi jaksa yang melanggar kode etik , contohnya pelanggaran Meminta dan/ atau menerima hadiah dan/ atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung Pengaduan secara langsung dapat dilakukan dengan mendatangi secara langsung Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH dan PPM).

8. ◤ LEMBAGA PENGADILAN Mahkamah Agung Mahkamah agung memiliki fungsi melakukan pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung Contoh pelanggaran : Pelanggaran Kode etik, Penyalahgunaan wewenang atau jabatan,Pelanggaran hukum acara,perbuatan tercela, asusila, amoral dll. Lembaga- Lembaga Pengaduan Internal

9. ◤ LEMBAGA PENGADUAN E ks TERNAL KOMPOLNAS Komisi Kepolisian Nasional Dalam peraturan presiden nomor 17 tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian (Kompolnas), Kompolnas merupakan lembaga non struktural, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berpedoman pada prinsip tata pemerintahan yang baik.Contoh pelanggaran: a. Penyalahgunaan wewenang; b. Dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme; c. Pelayanan yang buruk; d. Perlakuan diskriminasi;

10. ◤ KOMISI KEJAKSAAN Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor: 18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan, Komisi Kejaksaan merupakan lembaga nonstruktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri Secara umum, untuk melakukan mekanisme pengaduan ke Komisi Kejaksaan harus mempersiapkan: a. Identitas pelapor dan terlapor; b. Uraian tindak pidana atau pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jaksa atau pegawai kejaksaan; c. Dokumen atau bukti- bukti untuk memperkuat pengaduan LEMBAGA PENGADUAN EXTERNAL

11. ◤ Komisi Yudisial Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri, dalam pelaksanaannya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial memiliki tugas sebagai berikut: a. a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim; b. b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim; c. d. c. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan e. d .Mengambil langkah hukum dan/atau Langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkaN kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

12. ◤ LEMBAGA E ks TERNAL LAINYA Komnas HA M menerima pelaporan dan pengaduan bagi Setiap orang dan/atau sekelompok orang yang memiliki 457 alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar, sseperti hak untuk hidup,hak untuk rasa aman, hak memperoleh keadilan . KOMNAS PEREMPUAN ( menerima pengaduan kekerasan ranah personal. Ranah umum, ranah negara) OMBUSMAN mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman menerima Laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang disampaikan oleh warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia .

13. ◤ LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) Pengaduan yang ditujukan kepada LPSK pada dasarnya merupakan suatu permohonan untuk meminta perlindungan, baik berupa pemenuhan hak dan pemberian bantuan/pendampingan untuk memberikan rasa aman. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Salah satu tugas KPAI adalah melakukan pengawasan, menerima pengaduan dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, sekaligus juga melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak. Dalam pasal 13 Undang- Undang nomor 23 tahun 2002 diubah UU No 35 Tahun 2014

14. ◤ TEKNIK KORESPONDENSI Dalam melakukan laporan dan pengaduan harus disukung korespondensi yang baik, contoh meminta surat bukti/tanda bukti. Misal melakukan pelaporan/pengaduan tidak lupa meminta bukti tanda lapor dll.

15. ◤ Teknik Penyusunan Kronologis Menyusun kronologi artinya mencari kebenaran informasi atas suatu kejadian atau peristiwa dari segi urutan waktu. urutan waktu kejadian menjadi kunci utama dalam menyusun kronologi. Manfaat penyusunan kronologi adalah sebagai berikut 1. Mengetahui urutan kejadian suatu peristiwa; 2. Memudahkan untuk memahami dan menganalisa suatu peristiwa; 3. Dasar pembelaan; 4. Dasar pelaporan dan pengaduan; 5. Sebagai bahan dokumentasi.

16. ◤ TEKNIK PENYUSUNAN KRONOLOGIS Penyusunan kronologi d pt dilakukan d ng menggunakan metode (5) W (1) H : What (Apa) → Untuk mengetahui pokok permasalahan sebuah kasus. Who (Siapa) → Pihak mana saja yang terlibat dalam suatu kejadian. When (Kapan) → Untuk mengetahui apakah tindakan tersebut masih masuk dalam jangka waktu untuk dipertanggungjawabkan dan untuk menghindari terjadinya penahanan yang tidak sesuai prosedur. Where(Dimana) → Tuk melihat kewenangan badan kekuasaan pemerintah y g berwenang. Why (Kenapa) → Untuk mengetahui penyebab suatu kejadian How (Bagaimana) → Untuk mengetahui proses terjadinya kejadian tersebut serta peranan dari pelapor atau klien

17. ◤ SUMBER INFORMASI DALAM MENYUSUN KRONOLOGI : 1. Wawancara kepada pihak- pihak yang dianggap mengetahui pelanggaran baik pelaku maupun korban; 2. Dokumen- dokumen dalam bentuk, surat, foto, video, dll; 3. Observasi lapangan. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, penyusunan kronologi dengan laporan dan/atau pengaduan adalah komponen penting dalam melakukan advokasi baik pada jalur litigasi maupun nonlitigasi. Kemampuan menyusun kronologi yang baik harus dimiliki paralegal untuk menunjang kerja- kerja bantuan hukum.

18. ◤ Dalam dalam penyusunan laporan, pengaduan dan kronologi kasus- kasus kelompok rentan perlu memperhatikan berbagai hal, diantaranya: Berperspektif dan berpusat pada korban Adil Gender Tidak diskriminatif dan menciptakan kesetaraan. Tidak menghakimi Menjaga kerahasiaan.

19. ◤ SECARA TEKNIS PEMBUATAN KRONOLOGIS : Jelas dan lugas Gunakan kutipan untuk kata2 klien yang perlu di garisbawahi. Jangan kontradiktif Gunakan Bahasa mudah dimengerti Mencatat Dan Menggarisbawahi Aspek Penting klien dan keluarga

20. ◤ Teknik Penelusuran Data dan Informasi W awancara , dilakukan mulai dari awal ketika pencari keadilan mendatangi lembaga pendamping, pada saat itu Paralegal sudah bisa mengambil peran. Wawancara awal ini akan diperoleh informasi tentang identitas klien dan informasi awal posisi kasus. Penelusuran D okumen bisa diperoleh informasi tentang status klien, kejadiaan dugaan tindak pidana atau pihakpihak penegak hukum atau lembaga layanan pendukung atas kasus tersebut. Investigasi dilakukan setelah sebelumnya dilakukan wawancara awal dan penelusuran dokumen, investigasi dilakukan untuk melengkapi informasi dan data sebelumnya tentang kejadian sebuah peristiwa hukum

21. ◤ CONTOH : TEKNIS PENANGANAN KASUS RENTAN ( ANAK Y ANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM ) Identifikasi anak,keluarga,lingkungan dll Assesmen : Beberapa Tahapan dalam melakukan asesmen dalam kasus anak yakni: a. Perencanaan; b. Pengumpulan informasi; c. Verifikasi informasi;’ d. Analisa Layanan hukum bagi penyandang disabilitas penting dilakukan profile assessment untuk mengetahui ragam, tingkat hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas.

22. ◤ PROSEDUR PROFIL ASSESSMENT : Identifikasi Kebutuhan kondisi individu penyandang disabilitas untuk dijadikan dasar menentukan tempat pemeriksaan penilaian personal. Pemeriksaan fisik yang berhubungan dengan disabilitas terperiksa; Pemenuhan akomodasi yang layak dan alat bantu yang dibutuhkan berdasarkan hasil penilaian personal dan perlu adanya supporting system. Surat permohonan dan penerbitan hasil pemeriksaan disampaikan kepada direktur/kepala rumah sakit dan lembaga penyedia layanan psikolog; Penilaian personal hanya untuk kepentingan penegakan hukum

23. ◤ Perlindungan data dan Informasi Kasus Pendamping termasuk paralegal dari lembaga bantuan hukum atau lembaga pendamping lainnya perlu mengembangkan protokol perlindungan data berdasarkan prinsip kerahasiaan dan “perlu diketahui”, dengan tujuan akhir melindungi kepentingan terbaik anak dan perlindungan korban.

24. Sistematika laporan dan pengaduan tidak ada format baku SBB : 1. Hal laporan atau aduan 2. Tujuan laporan dan aduan 3. Identitas pelapor atau aduan 4. Identitas kuasa ( jika menggunakan jasa hukum ) 5. Identitas terlapor atau teradu 6. Kronologis / peristiwa hukum 7. Alat bukti 8. Analisis atau penilaian hukum 9. Tanggal , bulan dan tanggal 10. Tandatangan pelapor atau pengadu

25. ◤ SEKIAN TERIMAKASIH