Presentation1 -Autosaved- - Copy (2).pptx

PPh24

1. Presented by:Irfan Bayu Saputra Source:Scribd 06 Sept 2025 PRESENTATION 00 Table of Contents Pajak Penghasilan PASAL 24 Irfan Bayu Saputra (253209061) Linggar Studining Tyas (253209066) Nur Aisyah (25320067) Nila Meila (253209068)

2. Presented by:Irfan Bayu Saputra Source:Scribd 06 Sept 2025 PRESENTATION Table of Contents Q&A Pajak Penghasilan PASAL 24 Irfan Bayu Saputra (253209061) Linggar Studining Tyas (253209066) Nur Aisyah (25320067) Nila Meila (253209068)

3. Pengertian ( PPh 24) PPh 24   Merupakan pajak yang di bayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. PPH 24 boleh di kreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak .     Jika negara lain tempat wajib pajak dalam negeri tersebut mengenakan pajak penghasilan , maka wajib pajak tersebut akan membayar atau terutang pajak atas penghasilan itu di negara yang bersangkutan .     Jumlah pajak atas penghasilan wajib pajak dalam negeri yang di bayar atau terutang di luar negeri tersebut , dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku di negara yang bersangkutan di kalikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di negara yang bersangkutan .     Pasal 24 UU PPh juga mengatur ketentuan mengenai besarnya pajak penghasilan yang di bayar atau terutang di luar negeri yang dapat di kreditkan dari total pajak penghasilan terutang di indonesia .

4. Pengertian ( PPh 24) PPh 24   Merupakan pajak yang di bayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. PPH 24 boleh di kreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak .     Jika negara lain tempat wajib pajak dalam negeri tersebut mengenakan pajak penghasilan , maka wajib pajak tersebut akan membayar atau terutang pajak atas penghasilan itu di negara yang bersangkutan .     Jumlah pajak atas penghasilan wajib pajak dalam negeri yang di bayar atau terutang di luar negeri tersebut , dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku di negara yang bersangkutan di kalikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di negara yang bersangkutan .     Pasal 24 UU PPh juga mengatur ketentuan mengenai besarnya pajak penghasilan yang di bayar atau terutang di luar negeri yang dapat di kreditkan dari total pajak penghasilan terutang di indonesia .

5. Permohonan Kredit Pajak Luar Negeri 3 2 1 Lampiran Permohonan Pajak Fotokopi surat pemberitahuan pajak di luar negeri. Dokumen pembayaran pajak luar negeri. Laporan Keuangan tentang penghasilan yang ada di luar negeri.

6. Permohonan Kredit Pajak Luar Negeri 3 2 1 Lampiran Permohonan Pajak Laporan Keuangan tentang penghasilan yang ada di luar negeri. Fotokopi surat pemberitahuan pajak di luar negeri. Dokumen pembayaran pajak luar negeri.

7. Penggabungan Penghasilan Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut : 1). Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut (accrual basis) 2). Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut (cash basis) 3). Penggabungan penghasilan yang berupa dividen ( pasal 18 ayat 2 UU PPh ) dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan menteri keuangan . Saat perolehan dividen dalam rangka penggabungan penghasilan tersebut ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yaitu : 1).Pada bulan keempat setelah batas akhir kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan usaha diluar negeri untuk tahun pajak yang bersangkutan , atau 2 ). Jika tidak ditentukan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan , atau tidak ada kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan , saat diperolehnya dividen adalah pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir .

8. Penggabungan Penghasilan Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut : 1). Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut (accrual basis) 2). Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut (cash basis) 3). Penggabungan penghasilan yang berupa dividen ( pasal 18 ayat 2 UU PPh ) dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan menteri keuangan . Saat perolehan dividen dalam rangka penggabungan penghasilan tersebut ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yaitu : 1).Pada bulan keempat setelah batas akhir kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan usaha diluar negeri untuk tahun pajak yang bersangkutan , atau 2 ). Jika tidak ditentukan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan , atau tidak ada kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan , saat diperolehnya dividen adalah pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir .

9. Penentuan Sumber Penghasilan 1 2 3 4 5 Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya . Penghasilan berupa bentuk udaha tetap . Penghasilan berupa imbalan berhubungan dengan jasa , pekerjaan dan kegiatan . Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak . Penghasilan berupa bunga, royalti , dan sewa penggunaan harta bergerak .

10. Penentuan Sumber Penghasilan 1 2 3 4 5 Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya . Penghasilan berupa bentuk udaha tetap . Penghasilan berupa imbalan berhubungan dengan jasa , pekerjaan dan kegiatan . Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak . Penghasilan berupa bunga, royalti , dan sewa penggunaan harta bergerak .

11. Besarnya Kredit Pajak Yang Di Perlukan 1).Pajak atas penghasilan yang terutang atau dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap total PPh terutang di Indonesia hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari luar negeri tersebut .  2). Besarnya kredit pajak yang diperbolehkan adalah setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan Penghasilan Kena Pajak (PKP), atau setinggi-tingginya sama dengan pajak yang terutang atas PKP jika PKP lebih kecil dari penghasilan luar negeri Besarnya kredit pajak luar negeri diperbolehkan adalah nilai terendah di antara tiga penghitungan berikut ini : c. b. a. Total PPh terutang . Penghasilan neto luar negeri : Penghasilan kena pajak * Total PPh terutang . PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri.

12. Besarnya Kredit Pajak Yang Di Perlukan Ketentuan Kredit Pajak Luar Negeri: 1).Pajak atas penghasilan yang terutang atau dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap total PPh terutang di Indonesia hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari luar negeri tersebut .  2). Besarnya kredit pajak yang diperbolehkan adalah setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan Penghasilan Kena Pajak (PKP), atau setinggi-tingginya sama dengan pajak yang terutang atas PKP jika PKP lebih kecil dari penghasilan luar negeri Besarnya kredit pajak luar negeri diperbolehkan adalah nilai terendah di antara tiga penghitungan berikut ini : c. b. a. Total PPh terutang . Penghasilan neto luar negeri : Penghasilan kena pajak * Total PPh terutang . PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Catatan : - Total PKP = Penghasilan dari dalam negeri dan dari luar negeri. - Total PPh terutang = Tarif Pasal 17 x Total PKP. - Penghasilan yang terutang dan/ atau dibayar di luar negeri = Tarif pajak luar negeri * Penghasilan di luar negeri. - Besarnya PKP sebagai dasar penghitungan total PPh terutang tidak memasukkan penghasilan penghasilan yang PPh-nya bersifat final.

13. Besarnya Kredit Pajak Yang Di Perlukan Catatan : - Total PKP = Penghasilan dari dalam negeri dan dari luar negeri. - Total PPh terutang = Tarif Pasal 17 x Total PKP. - Penghasilan yang terutang dan/ atau dibayar di luar negeri = Tarif pajak luar negeri * Penghasilan di luar negeri. - Besarnya PKP sebagai dasar penghitungan total PPh terutang tidak memasukkan penghasilan penghasilan yang PPh-nya bersifat final. Ketentuan Kredit Pajak Luar Negeri: 1).Pajak atas penghasilan yang terutang atau dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap total PPh terutang di Indonesia hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari luar negeri tersebut .  Besarnya kredit pajak luar negeri diperbolehkan adalah nilai terendah di antara tiga penghitungan berikut ini : c. b. a. Total PPh terutang . Penghasilan neto luar negeri : Penghasilan kena pajak * Total PPh terutang . PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri.

14. Perhitungan PPh Pasal 24 PT Ananda Raya memperoleh laba usaha di negara A sebesar Rp500.000.000 dengan tarip pajak 30% dan mengalami kerugian Rp100.000.000 di dalam negeri. 1). Menghitung Total PKP Penghasilan dari Negara A Kerugian usaha dalam negeri Jumlah Penghasilan Neto Rp500.000.000 Rp100.000.000 (-) Rp400.000.000 2). Menghitung Total PPh Terutang Rp4.800.000.000 Rp5.000.000.000 X Rp400.000.000 = Rp384.000.000 PKP yang mendapat fasilitas pengurangan tarif : PKP yang tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif : Rp400.000.000 – Rp384.000.000 = Rp16.000.000 PPh Terutang : 50% x 25% x Rp383.000.000 25% x Rp16.000.000 Tarif PPh Terutang = Rp 48.000.000 = Rp 4.000.000 (+) = Rp 52.000.000 3). Menghitung PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan : Penghasilan Luar Negeri (Negara A) Penghasilan kena pajak Total PPh Terutang X Rp500.000.000 Rp.400.000.000 Rp52.000.000 = Rp65.000.000 4). Menghitung PPh yang di potong atau di bayar di luar negeri: Tarif pajak negeri x Penghasilan luar negeri 30% x Rp500.000.000 = Rp150.000.000 Kredit pajak luar negeri diperolehkan ( PPh Pasal 24) Adalah Rp52.000.000 atau sebesar total PPh terutang . X Perhitungan PPh Pasal 24 Jika Terjadi Kerugian Usaha Dalam Negeri

15. Perhitungan PPh Pasal 24 Perhitungan PPh Pasal 24 Jika Terjadi Kerugian Usaha Dalam Negeri PT Ananda Raya memperoleh laba usaha di negara A sebesar Rp500.000.000 dengan tarip pajak 30% dan mengalami kerugian Rp100.000.000 di dalam negeri. 1). Menghitung Total PKP Penghasilan dari Negara A Kerugian usaha dalam negeri Jumlah Penghasilan Neto Rp500.000.000 Rp100.000.000 (-) Rp400.000.000 2). Menghitung Total PPh Terutang Rp4.800.000.000 Rp5.000.000.000 X Rp400.000.000 = Rp384.000.000 PKP yang mendapat fasilitas pengurangan tarif : PKP yang tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif : Rp400.000.000 – Rp384.000.000 = Rp16.000.000 PPh Terutang : 50% x 25% x Rp383.000.000 25% x Rp16.000.000 Tarif PPh Terutang = Rp 48.000.000 = Rp 4.000.000 (+) = Rp 52.000.000 3). Menghitung PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan : Penghasilan Luar Negeri (Negara A) Penghasilan kena pajak Total PPh Terutang X Rp500.000.000 Rp.400.000.000 Rp52.000.000 = Rp65.000.000 4). Menghitung PPh yang di potong atau di bayar di luar negeri: Tarif pajak negeri x Penghasilan luar negeri 30% x Rp500.000.000 = Rp150.000.000 Kredit pajak luar negeri diperolehkan ( PPh Pasal 24) Adalah Rp52.000.000 atau sebesar total PPh terutang . X Perhitungan PPh Pasal 24 Jika Terjadi Kerugian Usaha Luar Negeri

16. Perhitungan PPh Pasal 24 Perhitungan PPh Pasal 24 Jika Terjadi Kerugian Usaha Luar Negeri Amalia (TK/0) menerima penghasilan di negara A berupa sewa Rp200.000.000(Pajak 40%), Dalam Negeri memperoleh laba Rp200.000.000 dan mengalami kerugian di negara R Rp100.000.000(Pajak 25%) 1). Menghitung Total PKP Penghasilan dari negara A Penghasilan dalam negeri Jumlah penghasilan neto PTKP (TK/0) PKP Rp200.000.000 Rp200.000.000 (+) Rp400.000.000 Rp 54.000.000 Rp346.000.000 2). Menghitung Total PPh Terutang X PPh Terutang : 5% x Rp 50.000.000 15% x Rp200.000.000 25% x Rp 96.000.000 = Rp 2.500.000 = Rp30.000.000 = Rp24.000.000 (+) Rp56.500.000 3). Menghitung PPh maksimum dikreditkandi negara A sesuai perbandingan penghasilan : Penghasilan Luar Negeri (Negara A) Penghasilan kena pajak Total PPh Terutang X Rp.200.000.000 Rp.346.000.000 RP.56.500.000 = Rp.32.658.960 4). Menghitung PPh yang di potong atau di bayar di luar negeri: Tarif pajak negeri x Penghasilan luar negeri 40% x Rp.400.000.000 = Rp.80.000.000 Kredit pajak luar negeri diperolehkan ( PPh Pasal 24) Adalah Rp.32.658.960 atau sebesar PPh maksimum ssesuai perbandingan penghasilan . Perhitungan PPh Pasal 24 Jika Terjadi Kerugian Usaha Dalam Negeri Perhitungan PPh Pasal 24 Jika Penghasilan Luar Negeri Berasal dari Beberapa Negara.

17. Perhitungan PPh Pasal 24 Perhitungan PPh Pasal 24 Jika Penghasilan Luar Negeri Berasal dari Beberapa Negara. 1). Menghitung Total PKP Penghasilan dari negara P Penghasilan dari negara Q Penghasilan dari negara R Penghasilan dalam negeri Jumlah penghasilan neto Rp 300.000.000 Rp 400.000.000 Rp 100.000.000 Rp 200.000.000 (+) Rp1.000.000.000 2). Menghitung Total PPh Terutang PPh Terutang : 25% x Rp1.000.000.000 = Rp250.000.000 3). Menghitung PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan masing-masing negara: X Rp300.000.000 Rp1.000.000.000 Rp250.000.000 = Rp75.00.000 4). Menghitung PPh yang di potong atau di bayar di luar negeri: PT Yogananta , menerima penghasilan laba usaha dari Negara P Rp300.000.000(Pajak 20%), Negara Q Rp400.000.000(Pajak 25%), Dalam negeri Rp200.000.000 dan penghasilan berupa bunga Rp100.000.000(Pajak 35%) di Negara R. a. PPh maksimum untuk negara P b. PPh maksimum untuk negara Q X Rp400.000.000 Rp1.000.000.000 Rp250.000.000 = Rp100.000.000 X Rp100.000.000 Rp1.000.000.000 Rp250.000.000 = Rp25.000.000 c. PPh maksimum untuk negara R c. PPh Terutang negara R b. PPh Terutang negara Q a. PPh Terutang Negara P 20% x Rp300.000.000 = Rp60.000.000 25% x Rp400.000.000 = Rp100.000.000 35% x Rp100.000.000 = Rp 35.000.000 Perhitungan PPh Pasal 24 Jika Terjadi Kerugian Usaha Luar Negeri

18. Perhitungan PPh Pasal 24 Negara Total PPh Terutang PPh Maksimum Dikreditkan Sesuai Perbandingan Penghasilan PPh Terutang / Dibayar di Luar Negeri PPh Pasal 24:Terendah Kolom (1),(2),(3) (1) (2) (3) (4) P Rp250.000.000 Rp75.000.000 Rp60.000.000 Rp60.000.000 Q Rp250.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 R Rp250.000.000 Rp25.000.000 Rp35.000.000 Rp25.000.000 Total Kredit Pajak Luar Negeri Rp185.000.000

19. Pengurangan atau Pengembalian PPh Luar Negeri Dalam hal terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasılan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil daripada kredit pajak luar negeri semula , maka selisihnya ditambahkan pada pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri pada tahun terjadinya pengurangan atau pengembalian tersebut .

20. Pengurangan atau Pengembalian PPh Luar Negeri Dalam hal terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasılan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil daripada kredit pajak luar negeri semula , maka selisihnya ditambahkan pada pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri pada tahun terjadinya pengurangan atau pengembalian tersebut .

21. Presented by:Irfan Bayu Saputra Source:Scribd 06 Sept 2025 PRESENTATION Table of Contents 1.Bagaimana jika anak Perusahaan di luar negeri yg mendapatkan penghasilan pasif dividen bunga royalyi bagaiman pengkreditanpa pajak Luar negeri di lakukan 2.Apa yang terjadi jika jumlah pph yd di ayar di luar negeri melebihi batasmaksimum kredit Pajak pasal 24 yg di perbolehkan 3.Menurut anda,apakah kebijakan pph pasal 24 sudah adil bagi wajib pajak yg memiliki penghasi Lan lintas negara 4.Dalam konteks pajak internasional apakah lebih baik Indonesia menerapkan system poengkre Ditan seperti pasal 24 atau system pembebasan jelaskan dgn alas an konseptual dan dampak Ekonominya . 5.Dalam tehun pajak apa dividen dari luar negeri harus di gabungkan ke dalam penghasil WP Dalam negeri. TERIMA KASIH

22. Presented by:Irfan Bayu Saputra Source:Scribd 06 Sept 2025 PRESENTATION Table of Contents Q&A TERIMA KASIH