Ringkasan_Bab_II_Pendampingan TIM 2.pptx

Tata cara pendampingan masyarakat desa

1. Bab II – Tata Cara Pendampingan Masyarakat Desa Ringkasan Poin-Poin Utama

2. Pelaksana & Koordinasi Pendampingan Pelaksana : Menteri , Pemda Provinsi , Pemda Kabupaten /Kota Koordinasi : - Pusat → BPSDM & PSM - Provinsi → perangkat daerah & PSM - Kabupaten /Kota → perangkat daerah & PSM - Kecamatan → Camat & PSM - Desa → Kepala Desa TAPM)

3. Fasilitasi & Pendampingan Pembangunan Desa Pendataan Desa : awal & pemutakhiran , verifikasi & validasi ( tempurejo ) RPJM Desa (8 th ): tim penyusun , musrenbang , musdes ( Balung ) RKP Desa (1 th ): pencermatan RPJM, rancangan RKP & DU RKP ( Jenggawah ) APB Desa : tim penyusun , musyawarah , perdes APB ( Ambulu ) Dana Desa : penetapan prioritas → musdes , masuk RKP & APB ( Ajung ) Pelaksanaan : DPA, pengadaan barang / jasa , monitoring & evaluasi ( Wuluhan ) Pertanggungjawaban : laporan realisasi APB Desa → Bupati / Walikota & masyarakat ( Puger )

4. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Musyawarah Desa → forum strategis ( Tempurejo ) Musyawarah Dusun / Kelompok → pra-musyawarah desa ( Balung ) Pengorganisasian Kelompok → forum, community center, UMKM ( Ajung ) Peningkatan Kapasitas → pelatihan , kaderisasi , agen perubahan ( Ambulu ) Pengaduan & Masalah → resolusi , advokasi hukum , audit ( Puger ) Kejadian Luar Biasa / Bencana → evakuasi , koordinasi bantuan , perubahan RKP/APB Desa ( Wuluhan )

5. Fasilitasi Lembaga Ekonomi Lokal ( Jenggawah ) Pembentukan : sosialisasi , tim pendirian , analisis potensi , rancangan usaha Pengembangan : SDM, usaha produktif , pemasaran , permodalan Lembaga Ekonomi Lokal Bersama → melalui Musyawarah Antar Desa (MAD)

6. Fasilitasi Program Prioritas Program Nasional → Asta Cita & PHTC (RPJMN 2025–2029) Program Kementerian → 12 rencana aksi Program Kementerian / Lembaga lain → sesuai renstra masing-masing

7. Kerja Sama Desa & Advokasi Regulasi Kerja Sama Antar Desa → pembangunan kawasan perdesaan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga → swasta , ormas , lembaga lain Advokasi Regulasi → identifikasi regulasi , sinkronisasi , konsultasi DPR/DPRD, kampanye publik ( terimakasih ) Wilayah Sektor 4 Kab Jember