SAMBUK DIKLAT TEKNIS PENATA PERIZINAN.pptx

marialilii393 8 views 15 slides Oct 19, 2025
Slide 1
Slide 1 of 15
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15

About This Presentation

Paparan Diklat Teknis Penata Perizinan


Slide Content

SAMBUTAN PENGANTAR Disampaikan pada Pembukaan Diklat Teknis Penata Perizinan Kepala PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri Dr. Indra Maulana Syamsul Arief, S,Kom, M.Si Bandung, 25 Agustus 2025

Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Nusantara Berdaulat , Maju , dan Berkelanjutan ” ( Menuju Indonesia Emas Tahun 2045) VISI INDONESIA EMAS 2045 Ayo kita bersatu , bangkit dan tumbuh bersama untuk Indonesia Maju “

8 AGENDA PEMBANGUNAN RPJPN 2025-2045 4 Mewujudkan Transformasi Sosial Mewujudkan Transformasi Ekonomi Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Memantapkan Supremasi Hukum , stabilitas , dan Kepemimpinan Indonesia Sumber : RPJPN Tahun 2045, diolah 1 2 3 4 5 6 7 8 Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan Ramah Lingkungan Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan

Visi , 8 Misi Asta Cita , 17 Program Prioritas , dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat Presiden dan Wakil Presiden 5 8 Misi Asta Cita Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi , dan hak asasi manusia (HAM); Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan , energi , air, ekonomi kreatif , ekonomi hijau , dan ekonomi biru ; Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif , dan melanjutkan pengembangan infrastruktur ; Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi , pendidikan , kesehatan , prestasi olahraga , kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda, dan penyandang disabilitas ; Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan ; Memperkuat reformasi politik , hukum , dan birokrasi , serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba ; Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan , alam , dan budaya , serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur .  17 Program Prioritas Mencapai swasembada pangan Memberantas kemiskinan Memberantas korupsi Meningkatkan layanan kesehatan dan obat untuk rakyat Memperkuat pertahanan negara Mencapai swasembada air Mencapai swasembada energi Menyempurnakan penerimaan keuangan negara Menjamin ketersediaan pupuk , benih dan pestisida langsung ke petani Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi Menyediakan rumah murah untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan Memberantas narkoba Melanjutkan pemerataan ekonomi , penguatan UMKM dan pembangunan IKN Memperkuat pendidikan , sains dan teknologi Melakukan reformasi politik , hukum dan birokrasi Menjamin pelestarian lingkungan hidup Melestarikan seni budaya , peningkatan ekonomi kreatif dan prestasi olahraga 8 Program Hasil Terbaik Cepat Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil; Menyelenggarakan pemeriksaan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten ; Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian Dengan Lumbung Pangan Desa , Daerah Dan Nasional; kabupaten , dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi ; Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut ; Menaikkan gaji ASN ( terutama guru, dosen , dan tenaga kesehatan ), TNI/POLRI, dan pejabat negara Melanjutkan Pembangunan infrastruktur desa , Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan ; Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%; Visi : Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

WAJIB (24) POLITIK LUAR NEGERI PERTAHANAN KEAMANAN YUSTISI MONETER & FISKAL AGAMA PILIHAN (8) PANCASILA, UUD ’ 45, BHIN N EKA TUNGGAL IKA, KEUTUHAN NKRI. PERSATUAN DAN KESBANG KERUKUNAN ANTARSUKU, INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS DAN GOLONGAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KOORDINASI PELAKSANA TUGAS ANTAR INSTANSI PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA PELAKSANAAN URUSAN Y ANG B UKAN KEWENANGAN DAERAH KONKUREN (32) URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PELAYANAN DASAR (6) NON-PELAYANAN DASAR (18) P ASAL 10 P ASAL 11 - 24 P ASAL 25 ABSOLUT (TIDAK DISERAHKAN) (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 SPM

URUSAN WAJIB URUSAN PILIHAN 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. PU & PR 4. Sosial 5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 6. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pelayanan Dasar 10. Kominfo 11. Koperasi dan UKM 12. Penanaman Modal 13. Kepemudaan dan Olahraga 14. Statistik 15. Persandian 16. Kebudayaan 17. Perpustakaan dan 18. Arsip Non Pelayanan Dasar Potensi, penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan 1. Kelautan dan Perikanan; 2. Pariwisata; 3. Pertanian; 4. Kehutanan; 5. Energi dan Sumber Daya Mineral; 6. Perdagangan; 7. Perindustrian; dan 8. Transmigrasi. 1. Tenaga Kerja 2. PP & PA 3. Pangan 4. Pertanahan 5. Lingkungan Hidup 6. Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7. PMD 8. Pengendalian Penduduk dan KB 9. Perhubungan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 SPM

Tenaga Kerja Indonesia Tertinggi di ASEAN, Tetapi Produktivitas Tertinggal , Kenapa ? Sumber : https://www.kompasiana.com/adekmuhammadabdullah/67809eecc925c433324eb122/tenaga-kerja-indonesia-tertinggi-di-asean-tetapi-produktivitas-tertinggal-mengapa?page=1&page_images=1 diakses pada 2 Juli 2025 Pukul 22.02 WIB

Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Rendah , Nomor 5 di Asia Tenggara Sumber : https://www.tempo.co/ekonomi/produktivitas-tenaga-kerja-indonesia-rendah-nomor-5-di-asia-tenggara-1196519 diakses pada 2 Juli 2025 Pukul 22.02 WIB

Berikut lima negara asal impor BBM terbesar RI pada 2022, berdasarkan data BPS: Singapura : 10,91 juta ton, US$ 10,35 miliar . Malaysia: 6,63 juta ton, US$ 6,15 miliar . India: 2,24 juta ton, US$ 2,19 miliar . Korea Selatan : 1,81 juta ton, US$ 1,79 miliar . Arab Saudi: 1,19 juta ton, US$ 1,01 miliar Bukan Arab Atau China, Ini Negara Asal Impor BBM RI Terbesar !

Jadi Produsen Minyak Mentah, Kenapa Indonesia Masih Impor BBM dari Singapura? Singapura impor minyak mentah dari Indonesia Pada Januari- September 2019, nilai ekspor minyak mentah Indonesia ke Dengan begitu , defisit Indonesia dalam 3 tahun terakhir berdagang dengan Singapura sebesar 4,673 miliar dollar AS (2019), 1,679 miliar dollar AS (2120), dan 3,817 miliar dollar AS (2021). Singapura adalah 546,71 juta dollar AS. Nilai ini mencapai 43,49 persen dari total ekspor minyak mentah Indonesia.

PEMBINAAN & PENGAWASAN PEMDA Kab Kota Camat Kelurahan Desa Prov Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah ( Pasal 7 UU 23/2014) PEMERINTAH KMDN K /L TEKNIS  Bin & Was Umum Bin & Was Teknis  GUBERNUR PROVINSI BUPATI/WAKO KAB/KOTA Pembagian urusan Kelembagaan Kepegawaian Keuangan daerah Pembangunan daerah PELAYANAN PUBLIK Kerja sama daerah Kebijakan daerah KDH & DPRD Pelaksaan urusan pemerintahan daerah Pelaksanaan Tugas Pembantuan Ketaatan peraturan perundang-undangan Akuntabilitas keuangan daerah Capaian Standar Pelayanan Minimal Ketaatan peraturan perundang-undangan Dampak pelaksanaan urusan Akuntabilitas APBN PASAL 8 ayat (3) UU 23/2014 Binwas Secara Nas ional dikoordinasi kan Mendagri Setiap tingkatan pemerintahan mempunyai tanggung jawab dan ruang lingkup pengawasan untuk meyakinkan otonomi daerah berjalan efektif . BinWas Umum & Teknis Menteri Teknis  Prov GWPP  Kab /Kota Gub & Bupati / Waliota sbg Kepala Daerah Mendagri  Prov GWPP  Kab /Kota

Terima Kasih KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG
Tags