-Sesi 1- Latar Belakang - Framework Evaluasi APBN dan APBD - draf R6.pptx

evran

1. EVALUASI ATAS Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah DR. MUHAMMAD YUSUF ATEH, AK., MBA, CSFA, CGCAE KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

2. OUTLINE DISKUSI Komunikasi Hasil Evaluasi Latar Belakang Orientasi Pengawasan Konsepsi Performance based planning and budgeting Framework Evaluasi

3. LATAR BELAKANG

4. LATAR BELAKANG Fokus Pengawasan BPKP: Mengawal Tercapainya Tujuan Pembangunan Perencanaan merupakan kunci keberhasilan pencapaian tujuan Akuntabilitas Kinerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan akuntabilitas keuangan PP Nomor 8/2006 Kegiatan selesai terlaksana Tingkat penyerapan anggaran tinggi Hasil yang dirasakan masyarakat kurang optimal Permasalahan Input Oriented OUTCOME ORIENTED BERAPA BESAR DANA YANG TELAH DAN AKAN DIHABISKAN PERUBAHAN PARADIGMA INPUT ORIENTED berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan , agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan RESULT ORIENTED GOVERNMENT PEMERINTAHAN BERORIENTASI HASIL “membiayai hasil, bukan masukan (INPUT) ” BPKP mengawal akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas pembangunan Keuangan Kinerja Kepatuhan terhadap pertanggungjawaban keuangan negara ( Efektif , Efisien , dan Ekonomis

5. LATAR BELAKANG Perencanaan merupakan kunci keberhasilan pencapaian tujuan Kegiatan selesai terlaksana Tingkat penyerapan anggaran tinggi Hasil yang dirasakan masyarakat kurang optimal Fenomena Perubahan Paradigma Input Oriented Kegiatan yang dirancang tidak mengarah ke dampak Ukuran keberhasilan tidak dirancang dengan baik , sehingga kegiatan kehilangan fokus Belanja yang tidak sesuai dengan maksud kegiatan Mengapa ? BPKP BERPERAN MEMASTIKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DIRANCANG secara efektif dan efisien untuk menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat

6. DASAR HUKUM Perubahan Paradigma Input Oriented UU Nomor 28 Tahun 1999 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 P eraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 UU Nomor 17 Tahun 2003 , UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 1 5 Tahun 2004 Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara. Prinsip dasar dari good and clean government BPKP memiliki tugas pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap perencanaan , pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional / daerah Akuntabilitas Kinerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan akuntabilitas keuangan Azas dalam pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil . Undang-Undang Dasar 1945 APBN ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dilaksanakan secar a terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ( Pasal 23)

7. Keterbatasan Sumber Daya Menuntut Langkah-langkah Efisiensi Keterbatasan sumberdaya Publik menuntut peningkatan kualitas pelayanan LATAR BELAKANG Budget Reform: Dari sekedar alokasi tahunan yang didistribusikan antar instansi dan dilaporkan realisasinya Menjadi anggaran yang sinkron dengan perencanaan , operasional , dan pengukuran kinerja (Super Budgeting) Budget Savings Perlu adanya refocussing program/ kegiatan dan penganggaran untuk memastikan setiap rupiah belanja pemerintah berdampak secara optimal terhadap pencapaian pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional Public Management Reform: A Comparative Analysis – Christopher Pollit, Geert Bouckaert

8. EFEKTIF Program/ kegiatan /sub kegiatan relevan mencapai sasaran strategis . EFISIEN Rincian belanja relevan mewujudkan output sub kegiatan .

9. Evaluasi dilakukan atas dokumen perencanaan APBN/D tahun berjalan Evaluasi menyasar simpulan efektivitas dan efisiensi alokasi belanja untuk mencapai tujuan Manfaat Evaluasi Tingkat Nasional Tingkat Pemda Potensi ketercapaian sasaran pembangunan daerah masukan perbaikan untuk anggaran perubahan dan/ atau penganggaran tahun berikutnya Masukan kebijakan perencanaan dan penganggaran nasional mapping kualitas penganggaran daerah masukan kebijakan untuk meningkatkan kualitas transfer daerah Evaluasi perencanaan dan penganggaran APBN/D merupakan bagian dari desain pengawasan BPKP yang berkelanjutan

10. KONSEPSI PENGGANGGARAN BERBASIS KINERJA SASARAN STRATEGIS ANGGARAN Akuntabilitas Keuangan ( Money Follow Program ) Akuntabilitas Pembangunan ( Program Follow Result ) PROGRAM KEGIATAN KINERJA

11. ORIENTASI PENGAWASAN “ Setiap program dan kegiatan dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya ” Makna Akuntabilitas

12. Akuntabilitas Kinerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan akuntabilitas keuangan PP Nomor 8/2006 Keuangan Kinerja Kepatuhan terhadap pertanggungjawaban keuangan negara ( Efektif , Efisien , dan Ekonomis OUTCOME ORIENTED BERAPA BESAR DANA YANG TELAH DAN AKAN DIHABISKAN PERUBAHAN PARADIGMA INPUT ORIENTED SEBERAPA BESAR KINERJA (OUTPUT DAN OUTCOME) YANG DIHASILKAN DARI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RESULT ORIENTED GOVERNMENT PEMERINTAHAN BERORIENTASI HASIL “membiayai hasil, bukan masukan (INPUT) ” Perubahan paradigma BERAPA BESAR DANA YANG TELAH DAN AKAN DIHABISKAN

13. Pertanggungjawaban Keuangan vs Kinerja Rp . 1.000.000 Membeli Tas Sekolah Rp . 1.000.000 Membeli 2 Buku Asli ( Berwarna ) Rp . 1.000.000 Membeli 4 Buku ( Foto Copyan ) Rp . 1.000.000 WTP WTP WTP A LULUS 4 MATA KULIAH cc LULUS 2 MATA KULIAH D TIDAK LULUS 4 MATA KULIAH 1 2 3 TUJUAN : “LULUS 4 MATA KULIAH” PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KINERJA

14. MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG TUJUAN/SASARAN MERUMUSKAN TUJUAN/SASARAN PRIORITAS YANG JELAS MENETAPKAN UKURAN KINERJA DAN TARGET UNTUK MENGUKUR KEBERHASILAN MENETAPKAN ANGGARAN SESUAI DENGAN PROGRAM/KEGIATAN YANG TELAH DIRUMUSKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

15. Sasaran Pembangunan Nasional/Daerah Sasaran Strategis Sasaran Strategis Sasaran Strategis GOALS Program Kegiatan Anggaran Program Kegiatan Anggaran Program Kegiatan Anggaran ACTIVITY Program/ kegiatan tidak memberikan dampak langsung terhadap sasaran strategis / hasil . Tujuan / sasaran tidak jelas atau tidak berorientasi hasil . Ukuran kinerja dan target tidak jelas atau tidak berorientasi hasil . 1 2 3 Tidak jelas kinerja dan ukuran kinerja yang ingin dicapai Program / Kegiatan tidak memberikan dampak Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan . 4 Instansi Pemerintah /SKPD/OPD Instansi Pemerintah /SKPD/OPD Instansi Pemerintah /SKPD/OPD Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Target Pelaksanaan Program/ Kegiatan lintas sektoral kurang terkoordinasi dengan baik . 5 PEMBOROSAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH Permasalahan dalam Perencanaan APBN/D

16. Sasaran Strategis tidak berorientasi hasil Sasaran Strategis: Peningkatan operasi keamanan dan keselamatan laut Indikator : Target: a. Operasi keamanan dan keselamatan laut 15 Operasi b. Operasi udara maritim 9 Operasi c. Latihan keamanan dan keselamatan laut 14 Operasi Program Peningkatan Keamanan, Keselamatan, Penegakan Hukum, dan Sistem Peringatan Dini di Laut 1 Sasaran Strategis: Meningkatnya pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan Indikator : Target: a. jumlah kebijakan pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan 2 Dokumen b. jumlah perencanaan kebutuhan anggaran infrastruktur 2 Dokumen c. Jumlah fasilitasi pelaksanaan pengelolaan infrastruktur 3 Laporan d. jumlah evaluasi dan pengawasan pengelolaan infrastruktur 2 Laporan Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Sasaran Pembangunan Nasional/Daerah Sasaran Strategis /Result GOALS Program Kegiatan Anggaran ACTIVITY Instansi Pemerintah / SKPD/OPD Indikator Kinerja Target Contoh 1 Contoh 2 Tidak orientasi hasil, masih orientasi kegiatan Tidak orientasi hasil, masih orientasi kegiatan

17. Indikator Kinerja tidak tepat mengukur hasil Sasaran Pembangunan Nasional/Daerah Sasaran Strategis /Result GOALS Program Kegiatan Anggaran ACTIVITY Instansi Pemerintah / SKPD/OPD Indikator Kinerja Target 2 Sasaran Strategis: Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UKM dalam perekonomian Indikator : Paket fasilitasi pendampingan untuk promosi dan pemasaran bagi usaha mikro kecil Sasaran orientasi hasil, namun indikatornya orientasi kegiatan Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran bagi usaha mikro Contoh 1 : Sasaran Strategis: Terciptanya pengelolaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Indikator : Penyediaan bibit tanaman penghijauan Sasaran orientasi hasil, namun indikatornya orientasi kegiatan Program Program Penerangan Lampu Jalan (PJU) Contoh 2 :

18. Program/Kegiatan Tidak Terkait dengan Pencapaian Sasaran/Hasil 3 Sasaran Strategis: Meningkatnya Prestasi Olahraga Indikator : Perolehan medali pada event internasional Program Pembibitan dan IPTEK Olahraga Kegiatan Fasilitasi Diseminasi IPTEK Olahraga Rp. xxx.xxx.,- Tidak/ Kurang Berdampak Contoh 1 : Sasaran Pembangunan Nasional/Daerah Sasaran Strategis /Result GOALS Program Kegiatan Anggaran ACTIVITY Instansi Pemerintah / SKPD/OPD Indikator Kinerja Target Sasaran Strategis: Meningkatnya persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Indikator : % penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Program Program upaya kesehatan masyarakat Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Rp. xxx.xxx.,- Tidak/ Kurang Berdampak Contoh 2 :

19. Rincian Kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan Sasaran Pembangunan Nasional/Daerah GOALS Program Kegiatan Anggaran ACTIVITY Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kegiatan: Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal Rp. .000.000.000.,- Sasaran Strategis /Result Tidak sesuai dengan maksud kegiatan Instansi Pemerintah / SKPD/OPD Output: Jumlah pelaksanaan kebijakan pembangunan sumberdaya manusia di daerah tertinggal Sub-Output: Pelaksanaan Kebijakan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan di Daerah Tertinggal Komponen: Bantuan Pengadaan Air Bersih Komunitas 4 Contoh :

20. Sasaran Pembangunan Nasional/Daerah GOALS Program Kegiatan Anggaran ACTIVITY Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kegiatan: Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal Rp . 00.000.000 .,- Sasaran Strategis /Result Tidak sesuai dengan maksud kegiatan Instansi Pemerintah / SKPD/OPD Output:Jumlah pelaksanaan kebijakan Pengembangan sumber daya alam & lingkungan di daerah tertinggal Komponen: Pengadaan Kapal Pariwisata Rincian Kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan 4

21. EFISIENSI Sasaran Pembangunan Daerah Program Kegiatan Rincian Belanja ACTIVITY SKPD/OPD Program pengembangan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan Kegiatan: peningkatan kualitas sarana prasarana Sub Kegiatan Sub Kegiatan: bantuan peralatan komputer Meningkatnya kualitas Pendidikan Prov. ABC Meningkatnya kualitas Pendidikan Prov. ABC Honorarium panitia pengadaan Pengadaan komputer TOT G uru Studi Banding

22. MERUMUSKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN Sasaran : Meningkatnya sektor Pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indikator Kinerja : Pertumbuhan PDRB sektor pertanian Sasaran : Terjaganya fungsi lahan sesuai peruntukannya . Sasaran : Meningkatnya produksi pertanian . Sasaran : Meningkatnya kualitas dan Kuantitas Sarana dan prasarana Sasaran : Meningkatnya Usaha Koperas i dan Usaha Kecil Menengah Indikator Kinerja : % Lahan pertanian terhadap luas wilayah Target: 20% Indikator Kinerja : Jumlah produksi pertanian Target: 100.000 ton Indikator Kinerja : Panjang jalan dengan kualitas baik . Target: 95% Indikator Kinerja : Jumlah koperasi aktif bidang pertanian . Target: 100 Koperasi Kegiatan : Menetapkan lahan pertanian agar digunakan sesuai dengan fungsinya . Kegiatan: Menerapkan teknologi pertanian. Penggunaan bibit unggul. Kegiatan : Membangun jalan akses ke sentra pertanian Kegiatan : Penyaluran kredit usaha mikro bidang pertanian . RPJMD Anggaran: Rp. 150.000.000 Anggaran: Rp. 2.000.000.000 Anggaran: Rp. 4.000.000.0000 Anggaran: Rp. 1.500.000.000 BAPPEDA DINAS PERTANIAN DINAS PU DINAS KOPERASI DAN UKM

23. MERUMUSKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN Sasaran : Meningkatnya sektor pariwisata Indikator Kinerja : PDRB Sektor Pariwisata Sasaran : Pengawasan ketertiban destinasi pariwisata Sasaran : Meningkatnya kunjungan wisata Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas ke destinasi pariwisata Sasaran : Meningkatnya kebersihan di area destinasi pariwisata Indikator Kinerja : Penurunan gangguan ketertiban di area destinasi Target: 50 % Indikator Kinerja : Jumlah kunjungan wisatawan Target: 1 .0 00.000 orang Indikator Kinerja : Panjang jalan dengan kualitas baik . Target: 95% Indikator Kinerja : Persentase destinasi wisata yang sesuai standar kesehatan Target: 5 Destinasi Kegiatan : Patroli keamanan di daerah destinasi pariwisata Kegiatan : Promosi destinasi Event kebudayaan Kegiatan : Membangun jalan akses ke destinasi pariwisata Kegiatan : Peningkatan kebersihan destinasi pariwisata RPJMD Anggaran: Rp. 20 0.000.000 Anggaran: Rp. 2.000.000.000 Anggaran: Rp. 4.000.000.0000 Anggaran: Rp. 1.500.000.000 SATPOL PP DINAS PARIWISATA DINAS PU DINAS KEBERSIHAN

24. designed by kominfo.bpkp designed by kominfo.bpkp designed by kominfo.bpkp pelaksanaan program BPKP SIAP MENGAWAL AKUNTABILITAS APBN DAN APBD 24