SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK jjaksa.pptx

law

1. SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO. 2025

2. LANDASAN HUKUM KEJAKSAAN NEGERI FLORES TIMUR- INTELIJEN @2017 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. KEJAKSAAN NEGERI FLORES TIMUR- INTELIJEN @2017 keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari tahapan penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. RUANG LINGKUP

4. Siapakah anak ? Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. PERLINDUNGAN ANAK adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh , berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengertian Perlindungan Anak ?

5. PERLINDUNGAN ANAK

6. SASARAN PENGATURAN Sasaran Pengaturan adalah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yaitu: Anak yang berkonflik dengan hukum (Pelaku) Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi)

7. Perlindungan; Keadilan; Nondiskriminasi; Kepentingan terbaik bagi anak; Penghargaan terhadap pendapat anak; Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; Pembinaan dan pembimbingan anak; Proporsional; Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan Penghindaran pembalasan. ASAS SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

8. Usia Pertanggung Jawaban Pidana Usia pertanggung jawaban pidana Anak sekurang-kurangnya 12 tahun. Batas usia Anak yang bisa dikenakan penahanan sekurang-kurangnya 14 tahun. dan Batas usia Anak yang dapat dijatuhi pidana adalah sekurang-kurangnya 14 tahun.

9. Anak Belum Berumur 12 tahun Pelaku TINDAK PIDANA Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing dan Pekerja Sosial Profisional mengambil keputusan untuk: a . Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Keputusan tersebut ditetapkan oleh Pengadilan ; LPKS wajib menyampaikan laporan perkembangan anak ke BAPAS .

10. PRADIGMA Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 5 UUSPPA Wajib mengutamakan pendekatan KEADILAN RESTORATIF Wajib diupayakan DIVERSI Pasal 8 UUSPPA Proses DIVERSI dilakukan melalui MUSYAWARAH berdasarkan pendekatan KEADILAN RESTORATIF

11. Keadilan RESTORATIF

12. Mencapai perdamaian antara korban dan anak (pelaku); Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;dan Menanamkan rasa tanggungjawab kepada danak Tidak dipidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan Bukan merupakan pengulangan tindak pidan. TUJUAN DIVERSI SYARAT DIVERSI

13. Tugas dan Wewenang Kejaksaan adalah Melakukan Penuntutan terhadap orang yang diduga melakukan kesalahan; Melaksanakan putusan hakim; Melakukan penyelidikan terhadap pidana tertentu; Menjadi Pengacara Negara ; Peningkatan Kesadaran Hukum; KEJAKSAAN NEGERI INTELIJEN @2021

14. TERIMA KASIH KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO. 2025