Skandal Pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.pdf

Analisis Isu Kontemporer, Tugas Latsar

1. ANGKATAN XXI BATCH 4
SKANDAL PENGADAAN CHROMEBOOK
DI KEMENDIKBUDRISTEK (2019–2022)
SKANDAL PENGADAAN CHROMEBOOK
DI KEMENDIKBUDRISTEK (2019–2022)

2. TIM PENYUSUNTIM PENYUSUN
M Furqon Aztin Syafiq, S.T. (199907122025061012)
Mutia Dewi Rahmaningtyas, S.E. (199901162025062010)
Haryanti Fitriastuti, S.E (199204052025062002)
Lalu Raditya Panggiring Ramadhan, S.E. (199112062025061002)
Fanny Pricillia Gouw, S.Sos (199906282025062017)
Laurency Debora Nadeak, S.P.W.K. (200103052025062017)
Joel Kevin Siombiwi, S.T. (199707212025061014)
Monel Duat Sagala, S.Ars. (199402062025061003)
Muhamad Isra, S.E. (199711292025061006)
Ivana Alfadeli Randalinggi, S.Ars. (200203092025062009)

3. ANALISIS KASUS BERAKHLAKANALISIS KASUS BERAKHLAK
Skandal pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek
(2019-2022) adalah kasus dugaan korupsi yang
melibatkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim,
sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung)
karena dugaan kerugian negara mencapai Rp1,9 triliun.
Kasus ini berpusat pada penetapan spesifikasi
Chromebook yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi
di Indonesia, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan,
terluar), dan kebijakan tersebut diduga dilakukan melalui
persekongkolan.

4. MASALAH POKOK DALAM
KASUS
MASALAH POKOK DALAM
KASUS MARK-UP HARGA TIDAK TRANSPARAN TIDAK 100% SESUAI KEBUTUHAN RENDAHNYA AKUNTABILITAS
1
3
2
4

5. AKTOR YANG TERLIBAT
DAN PERANNYA
AKTOR YANG TERLIBAT
DAN PERANNYA
Aktor Peran / Keterlibatan
Kemendikbudristek
(Menteri & Pejabat terkait)
Penentu kebijakan, alokasi anggaran, penetapan spesifikasi teknis, dan
pengawasan pelaksanaan proyek.
Tim Teknis Internal /
Pejabat Pengadaan
Menyusun spesifikasi, melakukan evaluasi vendor, serta memastikan proses
pengadaan sesuai regulasi.
Vendor / Penyedia Barang
Menyediakan perangkat Chromebook, melakukan kontrak, serta diduga
terlibat dalam praktik markup harga.

6. AKTOR YANG TERLIBAT
DAN PERANNYA
AKTOR YANG TERLIBAT
DAN PERANNYA
Aktor Peran / Keterlibatan
Aparat Penegak Hukum
(Kejaksaan Agung, BPK,
BPKP, Inspektorat)
Melakukan investigasi, audit, dan proses hukum terhadap penyimpangan.
Sekolah & Pemerintah
Daerah
Penerima perangkat Chromebook, yang terdampak langsung atas kualitas
dan efektivitas barang.
Masyarakat & Media
Mengawasi, mengkritisi, serta menuntut akuntabilitas publik atas proyek
pendidikan ini.

7. Nilai BerAKHLAK Bentuk Pelanggaran dalam Kasus
Berorientasi
Pelayanan
Pengadaan tidak mengutamakan kebutuhan siswa dan sekolah,
melainkan lebih berorientasi pada proyek dan keuntungan pihak
tertentu.
Akuntabel
Tidak ada transparansi dalam proses pengadaan; pertanggungjawaban
keuangan negara tidak jelas.
Kompeten
Keputusan spesifikasi teknis tidak sesuai masukan tim ahli,
menunjukkan kurangnya profesionalisme.
BENTUK
PELANGGARAN
TERHADAP NILAI
BERAKHLAK

8. BENTUK PELANGGARAN
TERHADAP NILAI
BERAKHLAK
BENTUK PELANGGARAN
TERHADAP NILAI
BERAKHLAK
Identifikasi hutang mana
yang memiliki bunga tertinggi
atau yang jatuh tempo lebih
cepat, dan prioritaskan untuk
membayar hutang tersebut
terlebih dahulu guna
mengurangi biaya bunga
Nilai BerAKHLAK Bentuk Pelanggaran dalam Kasus
Harmonis
Ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan daerah, serta adanya
konflik kepentingan dengan vendor.
Loyal
Pejabat publik lebih loyal pada kepentingan pribadi/kelompok daripada
kepentingan bangsa dan negara.
Adaptif
Kurang memperhatikan kondisi daerah yang tidak memiliki infrastruktur
internet memadai.
Kolaboratif
Minim koordinasi dengan pemangku kepentingan seperti guru, sekolah,
dan pemerintah daerah.

9. DAMPAK KETIKA NILAI
BERAKHLAK TIDAK
DITERAPKAN
DAMPAK KETIKA NILAI
BERAKHLAK TIDAK
DITERAPKAN

10. KERUGIAN
NEGARA
KERUGIAN
NEGARA
Potensi kerugian mencapai Rp1,98
triliun akibat pengadaan yang tidak
efisien dan sarat penyimpangan.
Dana APBN/APBD yang seharusnya digunakan untuk
menyediakan sarana pendidikan malah bocor karena
mark-up harga, pengadaan fiktif, atau barang yang
tidak sesuai spesifikasi.
Anggaran yang sudah dikeluarkan menjadi sia-sia
karena tidak menghasilkan manfaat sesuai nilai
belanja.
Negara harus mengeluarkan biaya tambahan
untuk perbaikan, penggantian, atau pengadaan
ulang akibat barang yang tidak layak digunakan.
1
2
3

11. Masyarakat menjadi ragu terhadap integritas pemerintah ketika
mengetahui adanya korupsi dalam pengadaan Chromebook.
Kepercayaan publik terhadap efektivitas program digitalisasi pendidikan
ikut menurun karena dianggap hanya formalitas tanpa hasil nyata.
Keraguan ini membuat masyarakat skeptis terhadap penggunaan
anggaran negara di sektor pendidikan. Dampaknya, dukungan terhadap
program pemerintah di bidang pendidikan digital bisa melemah. Bahkan,
sebagian masyarakat mungkin menilai kebijakan serupa hanya dijadikan
ladang korupsi, bukan untuk kepentingan siswa dan guru.
MENURUNNYA
KEPERCAYAAN PUBLIK
MENURUNNYA
KEPERCAYAAN PUBLIK

12. INEFISIENSI
SUMBER DAYA
Perangkat yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan
optimal karena keterbatasan infrastruktur di
daerah, seperti jaringan internet yang belum
merata. Kondisi ini membuat Chromebook hanya
tersimpan tanpa bisa digunakan sesuai tujuan
awal. Akibatnya, investasi pemerintah di bidang
digitalisasi pendidikan menjadi kurang efektif. Hal
ini juga menimbulkan ketimpangan antara sekolah
di perkotaan dan di daerah terpencil.

13. KETIMPANGAN
PENDIDIKAN
Daerah terpencil tetap kesulitan
mengakses teknologi karena
keterbatasan jaringan internet dan
fasilitas pendukung. Chromebook
yang dibeli tidak bisa dimanfaatkan
sebagaimana mestinya oleh
sekolah-sekolah di wilayah tersebut.
Hal ini menyebabkan investasi besar
negara tidak memberikan hasil
nyata bagi pemerataan pendidikan.
Keterbatasan akses teknologi
membuat siswa di daerah terpencil
tertinggal dibandingkan siswa di
perkotaan. Kesenjangan ini
berdampak pada perbedaan kualitas
pembelajaran dan kompetensi
digital antarwilayah. Akibatnya,
tujuan digitalisasi pendidikan untuk
menyetarakan kualitas pendidikan
nasional menjadi sulit tercapai.

14. KERUSAKAN REPUTASI ASN &
INSTITUSI
ASN dan pejabat publik yang terlibat dalam kasus korupsi
Chromebook dianggap tidak beretika karena mengabaikan
kepentingan masyarakat. Tindakan tersebut menunjukkan
sikap tidak profesional dalam menjalankan amanah negara.
Mereka justru menyalahgunakan wewenang untuk
memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Akibatnya,
citra ASN dan pejabat publik tercoreng serta menurunkan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

15. PROSES HUKUM & SANKSI
ADMINISTRATIF
PROSES HUKUM & SANKSI
ADMINISTRATIF
Pejabat yang terbukti terlibat dalam
kasus korupsi Chromebook berpotensi
dikenai sanksi administratif berupa
pencopotan dari jabatan. Hal ini
bertujuan untuk mencegah pejabat
tersebut kembali menyalahgunakan
kewenangan. Selain itu, pencopotan
jabatan juga menjadi bentuk tanggung
jawab moral agar pemerintahan tetap
bersih dan profesional.
Selain sanksi administratif, pejabat
yang terlibat dapat dikenai hukuman
pidana sesuai ketentuan hukum
tindak pidana korupsi. Mereka
berpotensi menghadapi hukuman
penjara, denda, serta kewajiban
mengembalikan kerugian negara.
Penerapan sanksi pidana ini
diharapkan memberi efek jera dan
menjadi peringatan bagi pejabat lain
agar tidak melakukan praktik serupa.

16. SOLUSI DAN LANGKAH
PREVENTIF AGAR
TERHINDAR DARI KASUS
SERUPA
SOLUSI DAN LANGKAH
PREVENTIF AGAR
TERHINDAR DARI KASUS
SERUPA

17. Transparansi dan Publikasi Data Pengadaan
Semua dokumen pengadaan (RUP, lelang, kontrak) wajib
dipublikasikan agar dapat diawasi publik.
Pengawasan Independen
Audit forensik dilakukan oleh BPK, BPKP, Inspektorat, dan pihak
independen dari awal hingga akhir proyek.
Kesesuaian Kebutuhan Lapangan
Audit forensik dilakukan oleh BPK, BPKP, Inspektorat, dan pihak
independen dari awal hingga akhir proyek.
1
2
3
Peningkatan Kompetensi ASN
Pejabat pengadaan harus dilatih dalam etika, integritas, dan
pengadaan barang sesuai aturan LKPP.
4

18. 1
2
Sanksi Tegas bagi Pelanggar
ASN yang terbukti melanggar kode etik harus diberi hukuman sesuai
UU ASN dan KUHP tindak pidana korupsi.
5
Kolaborasi Pusat & Daerah
Pengadaan dilakukan berdasarkan usulan daerah dan sekolah
sehingga tepat sasaran.
6
Kontrol Sosial
Masyarakat, media, dan LSM diberi ruang untuk melaporkan indikasi
penyimpangan.
7

19. KESIMPULAN KESIMPULAN
Kasus pengadaan Chromebook menunjukkan bagaimana nilai-nilai
BerAKHLAK tidak diterapkan secara konsisten oleh pejabat publik.
Akibatnya, negara dirugikan, masyarakat kehilangan kepercayaan,
dan tujuan peningkatan mutu pendidikan menjadi terhambat.
Sebagai ASN, pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa setiap
keputusan harus berpijak pada integritas, transparansi,
profesionalisme, dan kepentingan publik di atas segalanya. Dengan
menerapkan nilai BerAKHLAK, ASN dapat mencegah terulangnya
kasus serupa dan mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan
dipercaya masyarakat.
Angkatan XXI Kelompok 2B

20. TERIMA
KASIH
TERIMA
KASIH KEPADA SEMUANYA YANG TELAH HADIR