Sosialisasi_Pencegahan_Kekerasan_Terhadap_Perempuan_DP2KBP3A_Kutai_Barat.pptx

Sebagai data untuk menjadi narasumber

1. SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Disusun oleh: H. Zairin Handani, SE., M.Si. Kabid PPA DP2KBP3A Kabupaten Kutai Barat DP2KBP3A KABUPATEN KUTAI BARAT

2. KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dalam upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Kutai Barat.

3. LATAR BELAKANG Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi isu serius di berbagai daerah, termasuk Kutai Barat. Perempuan sering menjadi korban kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, yang berdampak pada keharmonisan keluarga dan masyarakat. Pencegahan kekerasan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga.

4. TUJUAN SOSIALISASI 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan. 2. Memberikan pengetahuan tentang mekanisme pelaporan dan penanganan kasus. 3. Mendorong peran aktif masyarakat dalam pencegahan kekerasan. 4. Membangun jejaring kerja lintas sektor dalam perlindungan perempuan.

5. DATA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Secara nasional, kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Di Kutai Barat, laporan kekerasan terhadap perempuan masih terjadi, dengan bentuk paling banyak adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Data ini menunjukkan pentingnya peran sosialisasi dan edukasi berkelanjutan.

6. BENTUK DAN JENIS KEKERASAN 1. Kekerasan Fisik: pemukulan, penyiksaan, penganiayaan. 2. Kekerasan Psikis: ancaman, penghinaan, pengendalian berlebihan. 3. Kekerasan Seksual: pelecehan, pemerkosaan, eksploitasi seksual. 4. Kekerasan Ekonomi: pelarangan bekerja, pengendalian keuangan, penelantaran.

7. DAMPAK KEKERASAN Kekerasan terhadap perempuan berdampak luas: - Trauma psikis dan gangguan mental. - Cedera fisik bahkan kematian. - Ketidakstabilan keluarga. - Hilangnya produktivitas dan kepercayaan diri korban.

8. DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. 4. Kebijakan nasional dan daerah terkait perlindungan perempuan.

9. PERAN DP2KBP3A DAN UPTD PPA 1. Memberikan layanan pengaduan dan pendampingan korban. 2. Melakukan penjangkauan dan koordinasi dengan pihak berwenang. 3. Menyediakan layanan psikologis, hukum, dan medis. 4. Melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan perempuan.

10. MEKANISME PELAPORAN DAN PENANGANAN 1. Korban atau keluarga melapor ke UPTD PPA / DP2KBP3A. 2. Petugas melakukan asesmen awal. 3. Korban difasilitasi layanan kesehatan, psikologis, dan hukum. 4. Koordinasi dilakukan dengan kepolisian, rumah sakit, dan lembaga terkait.

11. UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN 1. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. 2. Penguatan peran keluarga dan lembaga pendidikan. 3. Pembentukan jejaring kerja perlindungan perempuan. 4. Kampanye publik dan advokasi kebijakan.

12. PERAN MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR Masyarakat memiliki peran penting dalam: - Melaporkan jika mengetahui adanya kekerasan. - Mendukung korban untuk mendapatkan layanan. - Tidak menghakimi korban. - Menjadi agen perubahan untuk lingkungan bebas kekerasan.

13. PENUTUP / ARAHAN Mari bersama-sama membangun lingkungan yang aman, adil, dan bermartabat bagi perempuan. Pencegahan kekerasan adalah tanggung jawab kita semua. H. Zairin Handani, SE., M.Si. Kabid PPA DP2KBP3A Kutai Barat

14. DOKUMENTASI KEGIATAN (Tempatkan foto kegiatan sosialisasi atau pendampingan di sini) Contoh: kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan di tingkat desa/kelurahan.