SOSIALISASI-PERMA-No-1-Tahun-2022.pptx law

SOSIALISASI-PERMA-No-1-Tahun-2022.pptx

1. SOSIALISASI PERMA No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

2. LATAR BELAKANG LAHIRNYA PERMA N0 1 Tahun 2022 PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA TIDAK LAGI BEROERIENTASI ------------PELAKU JUGA BERORIENTASI---perlindungan korban, restitusi dan rehabilitasi 2. PENGATURAN RESTUTUSI DAN REHABILITASI----------DIATUR DALAM BERBAGAI PERUNDANG-UNDANGAN TETAPI TEKHNIS PENYELESAIAN PERMOHONAN HAK TERSEBUT BELUM ADA 3. ADA KETENTUAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO 43 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA, - PASAL 31 AYAT (4) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 20220 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTUTUSI DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN, DIATUR BAHWA KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI TEKHNIS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERMOHONAN RESTITUSI DIATUR DENGAN PERMA

3. PERATURAN TENTANG RESTITUSI/KOMPENSASI UU NO 26 TAHUN 2000----------------------------PENGADILAN HAM 2. UU NO 23 TAHUN 2002--------------- TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO 35 TAHUN 2014 3. UU NO 15 TAHUN 2003 ...........PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH –UU NO TAHUN 2018. 4. UU NO 13 TAHUN 2006 -----PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO 13 TAHUN 2006 5. UU NO 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 6. UU NO 40 TAHUN 2008 ----PENGAHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS 7. PP NO 43 TAHUN2017 ---PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA

4. ISI PERMA 1. KETENTUAN UMUM: -RESTITUSI, KOMPENSASI, KORBAN, KELUARGA, PEMOHON. TERMOHON, LPSK,HAKIM,JAKSA AGUNG, PENUNTUT UMUM, PENGADILAN,KOMISI NASIONAL HAM, KEPUTUSAN LPSK, PIHAK KETIGA, HARI 2.RUANG LINGKUPNYA----- PERMOHONAN RESTITUSI ATAS PERKARA TINDAK PIDANAPELANGGARAN HAM BERAT,TERORISME,PERDAGANGAN ORANG,DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS, TINDAK PIDANA TERKAIT ANAK-TINDAK PIDANA LAIN---KEPUTUSAN LPSK—UU; PERMOHONAN KOMPENSASI ATAS PERKARA TINDAK PIDANAPELANGGARAN HAM YG BERAT, TERORISME -

5. RESTITUSI--------Ganti Kerugian-----KORBAN ATAU KELUARGANYA OLEH PELAKU TINDAK PIDANA ATAU PIHAK KETIGA KOMPENSASI----GANTI KERUGIAN-----NEGARA ----KARENA PELAKU TINDAK PIDANA TIDAK MAMPU ----GANTI KERUGIAN---SEPENUHNYA---YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA KORBAN ------------ORANG TERMASUK ANAK, MASIH DALAM KANDUNGAN, YG MENGALAMI PENDERITAAN FISIK, MENTAL DAN/ATAU KERUGIAN EKONOMI YANG DIAKIBATKAN OLEH SUATU TINDAK PIDANA KELUARGA -------------------ORANG YANG MEMP. HUBUNGAN DARAH GARIS LURUS KEATAS ATAU KE BAWAH DAN GARIS MENYAMPING SAMPAI DERJAT KETIGA, HUBUNGAN PERKAWINAN ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGAN SAKSI DAN/ ATAU KORBAN; PEMOHON...KORBAN, KELUARGA, ORANG TUA, WALI, AHLI WARIS,KUASA HUKUM ATAU LPSK TERMOHON---PELAKU TINDAK PIDANA ATAU ORANG TUA ATAU WALI BILA PERKARA ANAK LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN( LPSK) ---LEMBAGA YANG BERTUGAS DAN BERWENANG------PERLINDUNGAN DAN HAK-HAK LAIN ---------SAKSI DAN/ATAU KORBAN SESUAI DG KTTN PERUUA KEPUTUSAN LPSK -----YG DITETAPKAN LPSK-----URAIAN PERHITUNGAN KERUGIAN DAN BESARAN NILAI RESTITUSI DAN/ATAU KONPENSASI ATAS ----PERMOHONAN PEMOHON .........SESUAI KTTN PERUUAN PIHAK KETIGA----PIHAK---SELAIN PELAKU-----YG BERSEDIA MEMBAYAR RESTITUSI

6. BERLAKUNYA PERMA INI: 1.PERMOHONAN RESTITUSI---PERKARA TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YG BERAT, TERORISME, PERDAGANGAN ORANG, DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS, TINDAK PIDANA TERKAIT ANAK, SERTA TINDAK PIDANA LAIN YG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN LPSK------DIMAKSUD DLM KTTN UU; 2.KOMPENSASI ----------QANUN NO 7 TAHUN 2013 TTG HUKUM ACARA JINAYAT

7. PENGADILAN YG BERWENANG PENGADILAN YANG MENGADILI PELAKU TINDAK PIDANA

8. HAK KORBAN---RESTITUSI; 1. GANTI KERUGIAN----KEHILANGAN KEKAYAAN DAN/ATAU PENGHASILAN 2.--------------------BAIK MATERIIL MAUPUN IMMATERIIL, ---YG DITIMBULKAN –AKIBAT PENDERITAAAN YANG BERKAITAN LANGSUNG SBG AKIBAT TINDAK PIDANA; 3. PENGGANTIAN BIAYA PERAWATAN MEDIS/ ATAU PSIKOLOGIS 4. KERUGIAN LAIN---TERMASUK TRANSPORTASI DASAR, BIAYAPENGACARA –YG BERHUB DGN PROSES HUKUM

9. SYARAT PERMOHONAN RESTITUSI 1. IDENTITAS PERMOHON ( LENGKAP BUKTI) IDENTITAS KORBAN , DALAM HAL PEMOHON BUKAN KORBAN URAIAN MENGENAI TINDAK PIDANA IDENTITAS TERDAKWA/TERMOHON URAIAN KERUGIAN YG DIDERITA--------DISAHKAN PEJABAT YG BERWENANG(SUAI ALAT BUKTI YG SAH) -BILA KERUGIAN IMMATERIAL JUGA HRS DIURAI, BILA KORBAN MENINGGAL—SURAT KEMATIAN BESARAN RESTITUSI YANG DIMINTA BILA PERMOHONAN DIAJUKAN KELUARGA-- HRS ADA BUKTI SK HUB KELUARGA, AHLIWARIS,WALI DEMIKIAN JUGA DENGAN KUASA----SURAT KUASA JUGA HRS DILAMPIRKAN SALINAN ATAU PETIKAN PUTUSAN PENGADILAN....BHT II. SECARA TERTULIS---------TTD-----PEMOHON/KUASANYA......-----KPN---------------LANGSUNG, MELALUI LPSK , PENYIDIK ATAU PENUNTUT UMUM III. PEMOHON ---LBH DARI 1 ---DPT PENGGABUNGAN PERMOHONAN IV. BILA PELAKU TINDAK PIDANA LBH DARI SATU---PERSIDANGAN TERPISAH-----KPN----HAKIM YG SAMA

10. PERMA INI MENGENAL PENITIPAN UANG RESTITUSI: APABILA PELAKU TINDAK PIDAN DAN/ATAU PIHAK KETIGA MELAKUKAN PEMBAYARAN RESTITUSI DALAM PROSES PEMERIKSAAN ATAU SEBELUM PUTUSAN PENGADILAN BHT--------DITITIPKAN DI KEPANITERAAN PENGADILAN( = PENITIPAN UANG JAMINAN PENANGGUHAN PENAHANAN)

11. PENGAJUAN PERMOHONAN RESTITUSI 1. SEBELUM PUTUSAN PENGADILAN YANG BHT 2.SETELAH PUTUSAN PENGADILAN BHT

12. PEMERIKSAAN PERMOHONAN SEBELUM PUTUSAN PN BHT ; PERMOHONAN DIAJUKAN KE PN ,LPSK,PEN,PU DAN OLEH KORBAN. BILA MELALUI PENYIDIK, LPSK---PENYIDIK+LPSK---BERKAS PERMOHONAN TSB KE PU-------BESARAN GR......KEPUTUSAN LPSK------SUDAH ADA SEBELUM PERKARA DILIMPAH KE PN ATAU SEBELUM PEMBACAAAN TUNTUTAN; BILA PERMOHONAN DIAJUKAN SEBELUM PERKARA DILIMPAH---- PENUNTUT UMUM-- WAJIB MEMUAT PERMOHONAN KE DALAM SURAT DAKWAAN ..BERKAS PERKARA ---- SALINANNYA ---TERDAKWA ATAU PENASIHAT HUKUMNYA BILA KORBAN TIDAK MENGAJUKAN PERMOHONAN RESTITUSI----SAKSI—HAKIM MEMBERITAHUKAN HAK KORBAN---RESTITUSI ---SEBELUM MENGAJUKAN TUNTUTAN ATAU SETELAH PUTUSAN BHT; PERMOHONAN DPT DICABUT----SEBELUM PUTUSAN

13. 6.DIPERSIDANGAN HAKIM ---KESEMPATAN --PU, PEMOHON DAN/ATAU LPSK ----ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN DAN---TERDAKWA/PENASIHAT HUKUM----TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN TERSEBUT +ALAT BUKTI; 7.BILA RESTITUSI DIBAYAR PIHAK KETIGA---WAJIB HADIR –SIDANG ----PERSETUJUANNYA; 8. PU—WAJIB MENCANTUMKAN PERMOHOAN RESTITUSI DALAM TUNTUTAN 9.HAKIM MEMERIKSA BERKAS PERMOHONAN RESTITUSI---PENILAIAN HUKUM—ALAT BUKTI ---DI PERSIDANGAN ---MEMPERTIMBANGKANNYA—PUTUSAN 10. PUTUSAN HAKIM WAJIB MEMUAT: 1.PERNYATAAAN DITERIMA ATAU TIDAKNYA PERMOHONAN RESTITUSI 2.ALASAN UTK MENERIMA/MENOLAK BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA 3.BESARAN RESTITUSI YG HARUS DIBAYAR TERDAKWA/ORTU BILA TDW ANAK DAN ATAU PIHAK KETIGA 11. KHUSUS DLAM PERKARA PERDAGANGAN ORANG DAN TERORISME ---LAMANYA PIDANA PENJARA ATAU KURUNGAN PENGGANTI BILA HARTA KEKAYAAAN TERDAKWA/ PIHAK KETIGA TIDAK MENCUKUPI---DIHITUNG SCR PROPOSIONAL BERDASARKAN RESTITUSI YG TLH DIBAYARKAN OLEH TERDAKWA DAN/ ATAU PIHAK KETIGA;

14. 5. KURUNGAN PENGGANTI TIDAK DAPAT DILAKUKAN UTK TERDAKWANYA ANAK 6.BILA TERDAKWA BANYAK----BESARAN RESTITUSI SESUAI PERAN DAN KESALAHAN---KERUGIAN KORBAN 7.BILA HAKIM MEMUTUS BEBAS ATAU LEPAS--- RESTITUSI TIDAK DAPAT DITERIMA 8.BILA TERDAKWA BERSALAH----RESTITUSI DITOLAK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA----PERMOHONAN BANDING DAN/ATAU KASASI

15. PERMOHONAN RESTITUSI TIDAK MENGHAPUS HAK KORBAN, KELUARGA , AHLI WARIS DAN WALI ---GUGATAN PERDATA APABILA PERMOHONAN RESTITUSI DITOLAK KARENA TDW DIPUTUS BEBAS ATAU LEPAS DARI TUNTUTAN HUKUM, PERMOHONAN RESTITUSI DIKABULKAN NAMUN ADA YANG BELUM DIMOHONKAN RESTITUSI KEPADA PENGADILAN ATAU TIDAK DIPERTIMBANGKAN.

16. PENUNTUT UMUM ---SALINAN PUTUSAN PENGADILAN ---TERDAKWA DAN/ATAU PIHAK KETIGA DAN LPSK--- 7 HARI SEJAK DITERIMANYA SALINAN PUTUSAN.---BANYA. LPSK-----SALINAN PUTUSAN—KORBAN,KELUARGA, WALI, AHLI WARIS—7 HARI—SALINAN PUTUSAN DITERIMA

17. 2. PENGAJUAN PERMOHONAN RESTITUSI SETELAH PUTUSAN PENGADIlAN BHT APABILA KORBAN TDK MENGAJUKAN—PROSES SIDANG----- SETELAH PUTUSAN BHT PERMOHONAN RESTITUSI TDK DAPAT DILAKUKAN JIKA TLH MENGAJUKAN KOMPENSASI BERSAMAAN DGN RESTITUSI SEBELUM PUTUSAN BHT PERMOHONAN RESTITUSI DIJAKUKAN PEMOHON KE PENGADILAN LANGSUNG ATAU MELALUI LPSK DAN PALING LAMA 90 HARI SEJAK MENGETAHUI PUTUSAN; TIDAK DIKENAKAN BIAYA TERPIDANA MENJADI TERMOHON. JAKSA AGUNG/JAKSA/ODITUR MILITER---PIHAK TERKAIT DLM PERMOHONAN;

18. PEMERIKSAAN PERMOHONAN RESTITUSI 1. PANMUD PIDANA---KELENGKAPAN—2 HARI 2. BILA BELUM LENGKAP PANMUD MENGEMBALIKAN BERKAS—PEMBERITAUAN ---TERTULIS—PEMOHON ATAU LPSK -MPERBAIKI ---7 HARI; 3. BILA SUDAH LENGKAP—DIBERI NOMOR............NOMOR...../RES.PID/20.../PN JO NOMOR POKOK PERKARA PIDANANYA. 4.HAKIM KETUA MENUNJUK HAKIM....1 HR , PANITERA MENUNJUK PP DI HARI YG SAMA 5.PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN DAN PENYAMPAIAN PUTUSAN 6.HAKIM YG DITUNJUK ---HR SIDANG—PALING LAMA -2 HR—PENUNJUKAN –DISERTAI PERINTAH ----PEMOHON DAN TERMOHON—MEMPERSIAPKAN ALAT BUKTI 7. HAKIM MENGIRIM SALINAN PERMOHONAN--KEJAGUNG/KEJATI/KEJARI/ODITURAT SETEMPAT DISERTAI PANGGILAN SIDANG

19. BILA GANTI RUGI YG MEMBAYAR PIHAK KE3 MAKA WAJIB DIPANGGIL UTK MINTA PERSETUJUANNYA ; BILA HARI SIDANG PERTAMA, PEMOHON, TERMOHON TIDAK HADIR---PEMANGGILAN 1 KALI LAGI, BILA P TETAP TIDAK HADIR MAKA PERMOHONANNYA GUGUR, BILA TERMOHON DILANJUTKAN TANPA HADIR TERMOHON, PEMERIKSAAN PERSIDANGAN MELIPUTI: PEMBACAAN PERMOHONAN, JAWABAN TERMOHON, PEMERIKSAAN ALAT BUKTI DAN PEMBACAAAN PENETAPAN. SIDANG PALING LAMA 21 HARI SEJAK SIDANG PERTAMA; UPAYA HUKUMNYA BANDING ---FINAL DAN MENGIKAT. SALINAN PUTUSAN DIBERITAHUKAN KEPADA LPSK, TERMOHON DAN PIHAK KETIGA ----- 7 HARI

20. P PENGADILAN YANG BERWENANG---KOMPENSASI ---TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAM BERAT------PENGADILAN HAM; PENGADILAN YANG WENANG ---PERMOHONAN KOMPONSASI—TINDAK PIDANA TERORISME---- PENGADILAN YANG MENGADILI PELAKU TP TSB KECUALI: BILA PELAKUNYA TIDAK DITEMUKAN DAN/ATAU MENINGGAL DUNIA DIADILI OLEH PENGADILAN DI TEMPAT TERJADINYA PERISTIWA PIDANA TSB; UNTUK WNI KORBAN TERORISME YG TERJADI DILUAR INDONESIA-----PN JAKARTA PUSAT. C. KOMPENSASI BERUPA; GANTI KERUGIAN ATAS KEHILANGAN HARTA KEKAYAAANDAN/ ATAU PENGHASILAN, AKIBAT PENDERITAAAN YG BERKAITAN LANGSUNG DGN TP TERMASUK LUKA, KEMATIAN;BIAYA PERAWATAN DAN/ATAU PENGOBATAN KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL KOMPENSASI ---KORBAN—HAM BERAT.... BENTUK NON UANG/NATURA--- BEASISWA PENDIDIKAN, KESEMPATAN KERJA ATAU BENTUK LAINNYA

21. SURAT PERMOHONAN KOMPENSASI BEDA DENGAN RESTITUSI TIDAK PERLU MEMUAT IDENTITAS PELAKU BILA IDENTITAS PELAKU TIDAK/BELUM DIKETAHUI; -SURAT PERMOHONAN DILENGKAPI , SURAT KETERANGAN PENYIDIK—KORBAN; SURAT KOMNAS HAM...PEMOHON –KORBAN, ORTU, AHLI WARIS, WALI; SURAT KETERANGAN DARI PERWAKILAN INDONESIA DILUARNEGARA---YBS—KORBAN PERMOHONAN WAJIB MELALUI LPSK HANYA BISA DIAJUKAN SEBELUM PUTUSAN PENGADILAN BHT KECUALI KORBAN TP TERORISME YG PELAKUNYA TDK DIKET ATAU MENINGGAL DUNIA---WAKTNYA—1 TAHUN SEJAK PERISTIWA TERJADI , DAN KORBAN ---TP TERORISME DI LUAR NEGERI; PERMOHONAN KOMPENSASI HANYA PADA PENGADILAN TGKT PERTAMA

22. PROSEDUR; 1.LPSK---PERMOHONAN KOMPENSASI- KEPUTUSAN DAN PERTIMBANGAN THD TP---PENGADILAN MELALUI KEJAGUNG; SALINANNYA----KORBAN, KEUARGA, AHLI WARISNYA,KUASANYA DAN INSTANSI TERKAIT; 2.APABILA DILAKUKAN SEBELUM DILIMPAHKAN--- WAJIB DIMASUKAN KE DALAM SURAT DAKWAAN, SALINAN DITERUSKAN KEPADA TERDAKWA ATAU PHNYA; BILA PERMOHONAN SETELAH PERKARA DILIMPAHKAN MAKA WAJIB DIAJUKAN SEBELUMTUNTUTAN; 3.HAKIM MEMBERIKAN KESEMPATAN KPD LPSK—BUKTI 4. ISI PUTUSAN HAKIM A. PERNYATAAN MENYATAKAN DITERIMA ATAU TIDAKNYA KOMPENSASI; B. ALASAN MENERIMA SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA; BESARAN UNTUK KOMPENSASI YANG HARUS DIBAYARKAN. C. BILA HAKIM MEMUTUS BEBAS ATAU LEPAS TUNTUTAN KOMPENSASI TETAP MEMUTUS SESUAI HASIL PEMBUKTIAN; ;

23. PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN PERMOHONAN KOMPENSASI TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME YG KORBANNYA TIDAK MENGAJUKAN KOMPENSASI 1. LPSK mengajukan permohonan kompensasi -- Penuntut Umum berdasarkan nilai kerugian yang ditetapkannya –mendapat persetujuan dr menteri keuangan + pertimbangan dan keputusanLPSK; Pengajuan dan Pemeriksaan Perhonan Kompensasi yg Pelakunya tidak diketahui dan meninggal dunia LPSK mengajukan permohonan kompensasi dari korban, ahli waris +pertibangan dan keputusan LPSK ---Pengadilan –Putusan –tembusannya ke pemohon; Panmud PidanA memeriksa kelengkapan berkas –2 hari, ---blm lengkap---LPSK—7 hari diperbaiki------bila lengkap dinomori Nomor...Kom.Pid?20?PN.....jo nomor perkara pidananya. PenunjukaN Hakim 1 hari demikian juga PP dan jurusita;

24. Hakim yang ditunjuk 2 hari paling lama sdh menetapkan hari sidang dan memanggil sidang LPSK_- 3 hari + mempersiapkan alat bukti----bila tidak hadir sipanggil 1 x lagi, bila tak hadir lagi---permohonannya gugur; Acara persidangan...pembacaaan permohonan kompensasi oleh LPSK, pemeriksaan alat bukti dan pembacaaan putusan; Amar Putusan, menolak atau menerima permohonan kompensasi , menerima atau menolak sebahagian dari seluruh permohonan kompensasi dan besaran yang harus dibayarkan LPSK Lama sidang 21 hari .....Putusan bersifat final dan mengikat.

25. PENGAJUAN PEMERIKSAAN PERMOHONAN KOMPENSASI WNI KORBAN TERORISME YG TERJADI DI LUAR WILAYAH NKRI 1.LPSK MENGAJUKAN PERMOHONAN DARI PEMOHON+ KEPUTUSAN LPSK+PERTIMBANGANNYA---PENGADILAN—MENDAPATKAN PUTUSAN—PEMOHON 2. SELAINNYA SAMA DENGAN UNTUK YG SEBELUMNYA

26. PENGABUNGAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI -PEMOHON DAPAT MENGGABUNGKAN NYA DAN WAJIB MELALUI LPSK---DIAJUKAN SEBELUM ATAU DALAM PERSIDANGAN THD PELAKU TINDAK PIDANA -PROSES PEMBUKTIAN KOMPENSASI DILAKUKAN SETELAH PROSES PEMBUKTIAN RESTITUSI

27. PUTUSAN WAJIB MEMUAT: PERNYATAAAN DITERIMA TIDAKNYA PERMOHONAN RESTITUSI DAN/ATAU KOMPENSASI. ALASAN MENERIMA ATAU MENOLAK BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, BESARAN RESTITUSI YG HARUS DIBAYARKAN TDW DAN ATAU PIHAK KE 3 DALAM HAL HANYA PERMOHONAN RESTITUSI YG DITERIMA, BESARAN RESTITUSI YG DIBAYARKAN TERDAKWA DAN/ATAU PIHAK KETIGA SERTA BESARAN KOMPENSASI YG HARUS DIBAYARKAN LPSK DALAM HAL TERDAKWA DAN/ ATAU PIHAK KETIGA TIDAK MEMBAYAR SELURUH ATAU SEBAGIAN DARI RETITUSI YANG HARUS DIBAYARKAN, DALM HAL PERMOHONAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI DITERIMA; -PERINTAH KEPADA JAKSA AGUNG AGAR PEMBERIAN RESTITUSI DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU SEBELUM KOMPENSASI; -DALAM PENGGABUNGAN , DALAM PERKARA TERORISME HAKIM MENGABULKAN KEDUANYA MAKA TIDAK DIKENAL HUKUMAN PIDANA PENGGANTI

28. PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI; 1. PELAKU TP DAN ATAU PIHAK KETIGA MELAKSANAKAN PEMBERIAN RESTITUSI ---PUTUSAN BHT ATAU BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN; 2. BILA PELAKU DINYATAKAN BERSALAH DAN UANG DITITIPKAN DI PENGADILAN---- JAKSA MENYERAHKAN UANG TSB ---PEMOHON; 3. BILA PELAKU BEBAS, LEPAS –BHT, PELAKU MENITIPKAN –DI PENGADILAN--- JAKSA---MENGEMBALIKANNYA KEPADA PELAKU ATAU PIHAK KETIGA; 4.KALAU JUMLAH TITIPAN BERLEBIH---JAKSA MENGEMBALIKAN SISANYA; 5. PELAKSANAAN RESTITUSI PALING LAMA 30 HARI SEJAK PELAKU ATAU PIHAK KETIGA MENERIMA PUTUSAN, PELAKU ATAU PIHAK KETIGA MELAPORKAN PELAKSANAAN RESTITUSI DAN BUKTINYA –PEMOHON ATAU LPSK, TEMBUSAN KE PENGADILAN, BILA MELEWATI BATAS WAKTU LPSK/ PEMOHON MELAPORKANNYA KE PENGADILAN---JAKSA AGUNG MEMRINTAHKAN PELAKU ATAU PIHAK KETIGA DLM 14 HARI MELAKSANAKANNYA, DAN KEMBALI ATURAN 30 HARI DIBERLAKUKAN UTK TPPO 14 HARI;

29. PELAKSANAAAN PEMBERIAN KOMPENSASI TINDAK PIDANA HAM BERAT KOMPENSASI DIBERIKAN LPSK- PUTUSAN BHT---MAX 30 HARI. -BILA PENGADILAN MEMUTUS KEDUANYA MAKA PELAKSANAAN KOMPENSASI SETELAH PELAKSANAAN RESTITUSI- -BA DIBUAT LPSK---OLEH LPSK DILAPORKAN KE KETUA PENGADILAN DAN KAJAGUNG DISERTAI BUKTI PELAKSANAANNYA------------14HARI BESARAN KOMPENSASI YANG HARUS DIBAYAR LPSK MERUPAKAN SELISIH ANTARA PELAKSANAAN RESTITUSI YG DILAKUKAN KAJAGUNG;

30. LPSK MEMBUAT BERITA ACARA KOMPENSASI---BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN HAM---DILAPORKAN LPSK KEPADA KETUA PENGADILAN DAN KAJAGUNG- BUKTINYA-DIUMUMKAN LAMAN SITUS PENGADILAN

31. KOMPENSASI PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DIBERIKAN LPSK BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YG BHT PALING LAMA 90 HARI SETELAH PUTUSAN DITERIMA LPSK KETENTUAN LAINNYA SAMA DENGAN PELAKSANAAN KOMPENSASI UNTUK TINDAK PIDANA HAM BERAT

32. SEMOGA BERMANFAAT TERIMA KASIH