TERTIB ARSIP PEMERINTAHAN DESA Direktorat Kearsipan Daerah II Arsip Nasional Republik Indonesia Oleh : SUTARWINARMO 26 Agustus 2025
Pentingnya desa dan kepala desa Masyarakat berlomba menjadi kepala desa Faktor prestise menjadi kepala desa Ada beberapa oknum kepala desa yang perilakunya tidak baik, kurang jujur dalam menjalankan jabatan, tidak disiplin mengelola anggaran bantuan dana desa, bahkan berusaha menghilangkan arsip desa Dengan berbagai alasan maka sudah saatnya kini arsip pemerintahan desa dikelola dengan baik Diperlukan payung hukum atau regulasi tentang tertib arsip pemerintahan desa Kerangka berpikir
Pemilihan k epala desa masa kolonial
Beberapa kasus kepala desa
UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN Pengelolaan arsip desa sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 pasal 24 bahwa Arsip Daerah kabupaten atau kota wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari Satuan kerja perangkat daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain , perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. LANDASAN HUKUM TENTANG TERTIB ARSIP DESA
Menurut UU 43 / 2009 pasal 24, desa atau yang disebut dengan nama lain ( gampong, nagari, huta, tiyuh, pekon, krajan , dan sebagainya) wajib menyerahkan arsip statis kepada pemerintah daerah kabupaten dalam hal ini LKD untuk dikelola sebagai khazanah arsip statis daerah. Mengapa pasal 24 mewajibkan desa termasuk salah satu yang harus menyerahkan arsipnya? Kenyataan ini disebabkan desa termasuk yang memiliki arsip milik negara, yaitu arsip yang didanai oleh sumber dana negara (penjelasan pasal 33 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009), misalnya Dana Desa. Arti Penting Pengelolaan Arsip Desa
Oleh karena itu untuk menjamin keberadaan dan keutuhan arsip pemerintahan desa, perlu diupayakan pengelolaan arsip desa semasa masih dinamis sehingga arsipnya menjadi tertib. Hal ini juga selaras dengan arah kebijakan dalam bentuk Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) yang merupakan upaya untuk peningkatan kesadaran penyelenggara pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan, salah satunya adalah pengelolaan arsip sampai tingkat desa. Lanjutan
Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 2 menegaskan bahwa desa menyelenggarakan pemerintahan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5A juga menegaskan tentang salah satu tugas kewajiban Kepala Desa adalah menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik. Untuk itu diperlukan suatu l andasan Kebijakan yang mendorong tentang tertib a rsip pemerintahan desa, dengan terbitnya Surat Edaran Bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Gerakan Tertib Arsip dan Sejarah Desa Landasan Kebijakan
Adapun inti Surat edaran tersebut adalah bertujuan untuk mendata, merapikan, dan mendokumentasikan arsip Desa yang meliputi laporan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, laporan penggunaan dana Desa, dan sejarah Desa serta memberdayakan masyarakat Desa di bidang kearsipan. Inti Surat Edaran :
Surat Edaran Gerakan Tertib Arsip dan Sejarah Desa merupakan proses mengelola arsip menjadi rapi sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang kearsipan. Gerakan ini dilaksanakan guna mendukung pembangunan desa untuk percepatan pembangunan berkelanjutan. Masyarakat Desa sebagai pemberi dukungan kepada Pemerintah Desa dengan kegiatan seperti perlindungan dan penyelamatan arsip serta penulisan sejarah desa. Penjabaran
Pembinaan dan pendampingan Gerakan Tertib Arsip dan Sejarah Desa dilakukan oleh LKD dan Dinas terkait yang menangani pendampingan desa. Hasil Gerakan Tertib Arsip dan Sejarah Desa diregistrasi melalui portal arsip desa. Ketentuan teknis terkait pelaksanaan Gerakan Tertib Arsip dan Sejarah Desa dituangkan dalam sebuah buku panduan. Lanjutan
Gerakan Tertib Arsip dan Sejarah Desa apabila tidak dilaksanakan dengan sungguh sungguh maka dapat berimbas pada berbagai aspek misalnya pada sektor pariwisata, hukum, dan sebagainya. Aspek penting
Aspek pariwisata : banyak identitas desa yang tidak terdokumentasikan dengan baik, akibatnya jika suatu tempat di kawasan desa hendak dimajukan sebagai unggulan desa wisata, akan sulit menjelaskan misalnya mengenai asal usul nama desa. Aspek hukum : Selain itu jika gerakan tertib arsip ini berhasil dilaksanakan akan mendorong tertatanya arsip pemerintahan desa, yang mana nanti akan berimbas pada aspek hukum, misalnya pemerintah desa terhindar dari masalah hukum berkaitan dengan pengelolaan arsip keuangan dana desa yang bersumber dari anggaran negara. Oleh karena itu perlu dipikirkan apakah di masa depan seyogyanya diterbitkan peraturan baru untuk memperkuat Tertib Arsip di tingkat pemerintahan desa Lanjutan
Ilustrasi Pelayanan masyarakat desa sebelum dilaksanakan Gerakan Tertib Arsip
Ilustrasi Pelayanan masyarakat desa setelah Gerakan Tertib Arsip
Studi kasus desa
Ketekunan dan kerja keras akan membawa kejayaan suatu bangsa, meski hanya dimulai dari tingkat desa Kejujuran akan dicatat dalam tinta emas sebagai seorang pelopor meski hanya setingkat pemimpin desa, jika satu desa bisa mandiri maka satu negara bisa bangkit berdiri Perlu digaris bawahi
Tertib Arsip Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan konsisten akan mendorong terciptanya tatanan masyarakat desa yang lebih baik dalam pelayanan administrasi masyarakat desa maupun dalam hal identitas dan jati diri desa. Pada masa datang dipertimbangkan adanya regulasi baru sehingga memperkuat pengelolaan arsip pemerintahan desa Penutup
Arsip HILANG aset MELAYANG Masalah MENGHADANG Ingat !!!