Tolok Ukur Kebijakan Moneter Administrasi Negara

Ekonomi Keuangan Pemerintah

1. SESI #12: TOLOK UKUR KEBIJAKAN MONETER KEBIJAKAN FISKAL & MONETER PRODI ADMINISTRASI PUBLIK FISIP – UNIS TANGERANG EKO PRASETYO, SE, MA

2. REVIU SESI TERDAHULU TARGET KEBIJAKAN MONETER

3. 3 TOPIK SESI INI Jenis Kebijakan Moneter Tolok Ukur Stabilitas Kebijakan Moneter Di Daerah Kerangka Kebijakan Moneter Strategi Kebijakan Moneter

4. KERANGKA PEMBAHASAN SELURUH MATERI 3 Konsep Kebijakan Fiskal dan Moneter Kebijakan Fiskal Jenis-jenis pendekatan Kebijakan Fiskal APBN Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Subsidi dalam Kebijakan Fiskal Hutang Pemerintah dalam Kebijakan Fiskal Hubungan Fiskal antara Pusat dan Daerah Kebijakan Moneter Permintaan dan Penawaran Uang Instrumen Kebijakan Moneter Tolok Ukur Kebijakan Moneter Sistem Pendukung Kebijakan Moneter Milestone Kebijakan Moneter Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Islam KEBIJAKAN FISKAL KEBIJAKAN MONETER UTS UAS EKT 1 EKT 2 1 2 3 4 5 6 7 9 10 8 11 12 13 14 15 16

5. Mampu menjelaskan jenis kebijakan moneter ; Mampu menjelaskan strategi kebijakan moneter ; Mampu memahami tolok ukur keberhasilan kebijakan moneter ; Mampu memahami kebijakan moneter di daerah . 5 TUJUAN PEMBELAJARAN

6. Jenis Kebijakan Moneter

7. JENIS KEBIJAKAN MONETER Kebijakan moneter kuantitatif : merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga pada perekonomian negara . Kebijakan moneter kualititatif : merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengawasi kegiatan peminjaman dan investasi pada bank umum .

8. JENIS KEBIJAKAN MONETER Operasi Pasar Terbuka Perubahan Suku Bunga diskonto Reserve Requirement Foreign Exchange Intervention KEBIJAKAN MONETER KUANTITATIF Pengawasan Pinjaman dan Investasi Secara Selektif Moral Suasion ( Pembujukan Moral) KEBIJAKAN MONETER KUALITATIF

9. Kerangka Kebijakan Moneter

10. PROSES KEBIJAKAN MONETER Instrumen Sasaran Operasional Sasaran Antara Indikator Sasaran Sasaran Akhir Kesempatan kerja Pertumbuhan Ekonomi Stabilitas Harga Tingkat pertumbuhan ekonomi Tingkat inflasi Tingkat suku bunga Besaran moneter (M1+M2) Suku bunga Uang primer (M0) Reserve bank Operasi Pasar Terbuka Cadangan wajib minimum Fasilitas diskonto Foreign Exchange Intervention Moral suasion Ms = MB Tingkat Bunga

11. Tolok Ukur Stabilitas Moneter

12. TOLOK UKUR STABILITAS MONETER

13. Strategi Kebijakan Moneter

14. SIKLUS BISNIS (BUSINESS CYCLE) BOOM BOOM Recession Recession Siklus bisnis adalah siklus di mana PDB riil suatu negara berubah dari pertumbuhan ( ekspansi ) menjadi menurun ( resesi ) dan kembali lagi dengan cara yang berulang .

15. KEBIJAKAN MONETER LONGGAR VS KETAT Kebijakan moneter longgar ditempuh untuk mengatasi kelesuan perekonomian dalam negeri. Kebijakan moneter ketat dilakukan untuk menjaga kestabilan harga . Termasuk didalamnya untuk membantu mengatasi masalah neraca pembayaran .

16. COUNTERCYCLICAL VS ACCOMODATIVE Countercyclical Monetary Policy yaitu kebijakan moneter aktif berupa ekspansi ataupun kontraksi untuk melunakkan konjungtur sehingga gelombang siklus berubah lebih datar .

17. ACCOMODATIVE MONETARY POLICY Kebijakan moneter yang bersifat pasif dengan tujuan agar siklus bisnis berjalan secara wajar . Pendapat ini menganggap kebijakan moneter tidak bisa secara langsung berpengaruh terhadap perekonomian karena membutuhkan waktu (time lag).

18. Kebijakan Moneter Di Daerah

19. KOORDINASI PENANGANAN INFLASI Untuk mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan , Pemerintah melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi , melalui Tim Pengendalian Inflasi Nasional yang terdiri dari : Tim Pengendaliaan Inflasi Pusat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten /Kota

20. PENANGANAN INFLASI DI DAERAH Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten /Kota (TPID) : Pengumpulan data dan informasi perkembangan harga kebutuhan pokok dan penting serta jasa di kabupaten / kota ; Menyusun kebijakan pengendalian inflasi tingkat kabupaten / kota ; Memperkuat sistem logistic pada tingkat kabupaten / kota ; Koordinasi dengan Tim Pusat dan Provinsi Penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten / kota . Anggota TPID: Bank Indonesia Daerah, Pemerintah Daerah, BPS, Bulog , Kadin, Kepolisian Daerah dan TNI.

21. 21 PENUTUP

22. UMPAN BALIK DAN DISKUSI

23. 23 SISTEM KEUANGAN PEMBAHASAN SESI SELANJUTNYA Silahkan mengakses bahan pembelajaran melalui SPADA – e-learning UNIS SISTEM PENDUKUNG KEBIJAKAN MONETER PERBANKAN PASAR UANG ANTAR BANK PASAR MODAL SISTEM PEMBAYARAN