UIN SGD BANDUNG_20250909_210828_0000.pdf

Pembinaan UIN Bandung

1. KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL Mewujudkan PTKN
Unggul, Berdaya Saing,
dan Berkelas Dunia
Khairunas, S.H., M.H., CGCAE
Inspektur Jenderal Kementerian Agama

2. KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL Arahan Menteri Agama Pada Itjen
dalam Breakfast Meeting
Khusus untuk Irjen, saya minta hari ini juga lakukan
pembenahan dan pembersihan. Saya tidak ingin
mendengar cerita-cerita lama terulang kembali.
Saya minta Itjen bekerja tegas tanpa pandang bulu.
Siapapun yang melakukan pelanggaran harus segera
ditindak, daripada nanti menunda dan merugikan
kementerian. Jangan sampai ada cerita-cerita yang
bikin kita semua malu.
Saya minta Pak Irjen harus lebih tajam. Saya percaya
Pak Irjen bisa memahami dan menerjemahkan apa
yang kami inginkan. Saya ucapkan terima kasih karena
sudah melakukan sesuatu dengan serius, berani, dan
sungguh-sungguh.

3. KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL Arahan Menteri Agama Pada Itjen
dalam Breakfast Meeting
Irjen jangan hanya menindak, tapi juga melakukan
pencegahan (early warning). Penindakan dan
pencegahan sama-sama penting, namun sebelum
terjadi pelanggaran lakukan sesuatu
Pak Irjen, saya mohon betul tegas ketika ada
kebocoran-kebocoran di level bawah yang perlu
mendapatkan perhatian dan pengawasan. Jadi saya
tidak ingin di level bawah melakukan eksekusi tanpa
sepengetahuan kritis dari pimpinannya.

4. KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL Pemberdayaan
Pesantren
Meningkatkan
Kerukunan dan Cinta
Kemanusiaan
ASTA PROTAS
KEMENAG BERDAMPAK
Penguatan Ekoteologi
Layanan Keagamaan
Berdampak
Mewujudkan
Pendidikan Unggul,
Ramah dan
Terintegrasi
Pemberdayaan
Ekonomi Umat
Sukses Haji
Digitalisasi Tata Kelola

5. 3 PILAR 1 Solutif
Menghadirkan solusi dalam setiap bentuk pengawasan, dengan pendekatan yang
adaptif dan berbasis data untuk meningkatkan kinerja serta tata kelola yang
akuntabel dan berintegritas
Berperan sebagai mitra strategis yang andal, untuk
meningkatkan kapasitas organisasi dan pelayanan publik
Kolaboratif
Memberikan kontribusi yang positif dan transformatif
untuk mendorong perbaikan berkelanjutan
Berkelanjutan3 KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL
2

6. KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL Perkembangan
teknologi dan informasi,
mengubah metode
pembelajaran dan
jangkauan
pembelajaran, serta
munculnya Artificial
Intelligence sebagai
peluang sekaligus
tantangan Tantangan PTKN Internasionalisasi & Globalisasi:
Meningkatnya kompetisi
antar negara dan antar
institusi;
Mobilitas mahasiswa dan
dosen lintas negara (Butuh
ketrampilan baru, multi-
bahasa, kemampuan
komunikasi, negosiasi,
pemahaman budaya, dan
aturan antar negara global
citizen)
Kebutuhan akan
kualifikasi SDM yang
makin tinggi untuk
memasuki lapangan
kerja modern dan
meningkatnya
kebutuhan akan
pendidikan tinggi

7. KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL Masalah di
Perguruan Tinggi
Penerimaan
Mahasiswa Baru
Perjalanan Dinas
dan Peluang Study
Penggunaan Keahlian
atau Jabatan di luar
Kampus
Pengelolaan
Anggaran
Universitas
Rekrutmen Tenaga
Kepegawaian
Proyek penelitian
dan distribusinya
Pengadaan Barang
& Jasa
Proses Pemilihan
Pejabat Universitas
Pengelolaan Aset
UniversitasPengawasan
Universitas Menurut Riset yang dilakukan oleh
Transparency International Indonesia,
Kondisi dan Pola Konflik Kepentingan yang
Berpotensi Korupsi di Perguruan Tinggi
sebagai berikut:

8. PERAN ITJEN KEMENAG
1.Penguatan Tata Kelola (Governance):
2. Kepatuhan (Compliance):
Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, termasuk pengawasan terhadap program
prioritas (protas) Kemenag Berdampak seperti peningkatan kerukunan dan cinta kemanusiaan, penguatan ekoteologi,
layanan keagamaan berdampak, pendidikan unggul, pemberdayaan pesantren dan ekonomi umat, sukses haji, serta
digitalisasi tata kelola
Mendorong penerapan Good University Governance (GUC) di lingkungan PTKN melalui audit berbasis risiko
Memastikan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk reformasi birokrasi (Asta Cita) dan sistem anti-korupsi seperti
Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diadopsi dari OJK, PPATK, KPK, LPSK dan lainnya.
Meningkatkan nilai maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dari level 3 menjadi 3.55, serta indeks
reformasi birokrasi tahun 2025 dengan target 86,00 naik dari tahun 2024 Nilai 85,83
3. Manajemen Risiko (Risk):
Memetakan risiko penyimpangan (fraud) di layanan publik, terutama di Kantor Urusan Agama (KUA), seperti praktik nikah
di luar kantor atau pungutan liar (pungli) .
Mengidentifikasi risiko internal (misalnya: penyimpangan keuangan) dan eksternal (misalnya: tekanan publik), dengan
fokus pada mitigasi risiko internal KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL

9. Yang Baik dan Bersih
DASAR TATA KELOLA KEUANGAN
Bahwa penyelenggaraan pemerintahan Negara
untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan
hak dan kewajiban Negara yang perlu dikelola
dalam satu system keuangan Negara.
Bahwa pengelolaan keuangan Negara perlu
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung
jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyatKEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL
(Konsideran Menimbang UU No 1 Tahun 2004)​

10. 05 Rimberio KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL KOMITMEN PIMPINAN01 02 03 04
Spirit tata kelola
keuangan
APBN = DIPA = PERENCANAAN​
(Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang
berakibat atasbeban APBN/APBD jika anggaran
untuk membiayai pengeluarantersebut tidak
tersedia atau tidak cukup tersedia:​
Pasal 3 ayat (3) UU No 1 Tahun 2004)
PEJABAT PERBENDAHARAAN​
PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS
KEUANGAN/VERIFIKASI (SBM & Dokumen)​
SATUAN PENGAWAS INTERNAL ​
(Fisik + adm +SBM)​
APLIKASI KEUANGAN ON LINE
Perencanaan = Keuangan = Aklap

11. KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

12. KETAATAN ASN​ PADA
PERUNDANG-UNDANGAN​
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 adalah Undang-
Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
merupakan perubahan dari UU No. 5 Tahun 2014KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL
UU ini mengatur berbagai aspek terkait ASN,
termasuk penguatan Sistem Merit, penetapan
kebutuhan PNS dan PPPK, Kesejahteraan ASN,
penataan tenaga honorer dan digitalisasi
manajemen ASN

13. MANAJEMEN PNS
PP No. 94 Tahun 2021​Kewajiban dan
larangan bagi PNS​
Hukuman disiplin​
Pejabat yang
berwenang
menghukum​
dst.
Mengatur :
tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil​KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL

14. KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran
pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi ketentuan mengenai
disiplin PNS (Penjelasan Umum PP 94 Tahun 2021)
PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan
(Pasal 2)
Yang bertanggung jawab terhadap Disiplin PNS adalah atasan
langsung
Pelanggaran Disiplin bukan delik aduan, oleh karena itu setiap atasan
langsung yang mengetahui/mendapat informasi tentang dugaan
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bawahannya, maka atasan
langsung tersebut wajib menindaklanjuti
PRINSIP DASAR PP 94 TAHUN 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil​

15. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau
perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan /atau
melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan
di dalam maupun di luar jam kerja. PELANGGARAN DISIPLINKEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL Pelanggaran disiplin bukan delik aduan, oleh karena itu setiap
atasan langsung yang mengetahui/mendapat informasi tentang
dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bawahannya,
maka atasan langsung tersebut wajib menindaklanjuti

16. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan
tugas, PNS wajib mematuhi ketentuan mengenai disiplin PNS (Penjelasan Umun
PP 94 Tahun 2021)
PNS wajjb menaati kewajiban dan menghindari larangan (Pasal 2)
Yang bertanggungjawab terhadap disiplin PNS adalah atasan langsung PELANGGARAN DISIPLINKEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL

17. Kewajiban PNS
a. setia dan taat sepenuhnya
kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI,
dan Pemerintah;​
b. menjaga persatuan dan kesatuan
​bangsa;​
c. melaksanakan kebijakan
yang ​ditetapkan oleh pejabat​
pemerintah yang berwenang;​
d. menaati ketentuan peraturan ​
perundang-undangan;
e. melaksanakan tugas kedinasan
dengan \ penuh pengabdian, kejujuran, ​
kesadaran, dan tanggung jawab;​
f. menunjukkan integritas dan ​
keteladanan dalam sikap, perilaku, ​
ucapan, dan tindakan kepada setiap ​
orang, baik di dalam maupun di luar ​
kedinasan;​
g. menyimpan rahasia jabatan dan
hanya dapat mengemukakan
rahasia ​jabatan sesuai dengan
ketentuan ​peraturan perundang-
undangan; dan;​
​h. bersedia ditempatkan di seluruh ​
wilayah Negara Kesatuan Republik ​
Indonesia​
PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS​​ KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL

18. a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;​
b menghadiri dan mengucapkan ​
sumpah/janji jabatan;​
c. mengutamakan kepentingan ​negara daripada
kepentingan ​
pribadi, seseorang, dan/atau ​golongan;
d. melaporkan dengan segera kepada atasannya
apabila
mengetahui ada hal yang dapat membahayakan ​
keamanan negara atau merugikan keuangan negara;​
e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang ​
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan ​
perundang-undangan;​
f. masuk kerja dan menaati ​
ketentuan jam kerja;​
g. menggunakan dan memelihara ​
barang milik negara dengan ​
sebaik-baiknya;​
h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk ​
mengembangkan kompetensi; dan;​
i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan ​
dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan ​
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-​
undangan.​
Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, PNS wajib: KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL

19. a. menyalahgunakan wewenang;​
b. menjadi perantara untuk mendapatkan ​
keuntungan pribadi dan/atau orang lain ​
dengan menggunakan kewenangan ​
orang lain yang diduga terjadi konflik ​
kepentingan dengan jabatan;​
c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;​
d. bekerja pada Lembaga organisasi internasional ​
tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;​
e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, ​
atau LSM asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, ​
menyewakan, atau meminjamkan barang ​
baik bergerak atau tidak bergerak, ​
dokumen, atau surat berharga milik negara ​
secara tidak sah;​
g. melakukan pungutan di luar ketentuan;​
h. melakukan kegiatan yang merugikan ​
negara;
i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;​
j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;​
k. menerima hadiah yang berhubungan dengan
jabatan​ dan/atau pekerjaan;​
l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan
jabatan;​
m. melakukan tindakan atau tidak melakukan
tindakan ​yang dapat mengakibatkan kerugian bagi
yang ​dilayani; dan
Pasal 5 PNS dilarang:​ KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL
PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS​

20. Pasal 5 PNS dilarang:​ KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL
PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS​
1.ikut kampanye;​
2.menjadi peserta kampanya dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;​
3.sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;​
4.sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;​
5.membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan
calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;​
6.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calin yang menjadi
peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan
masyarakat; dan/atau​
7.memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda
Penduduk
memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala ​Daerah,
calon anggota DPR, calon anggota DPD, atau calon anggota DPRD dengan cara:​

21. Hukuman disiplin bagi pelanggaran terhadap kewajiban​
masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja:​
Hukuman Disiplin KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL
Pasal 9, Hukdis Ringan​
1. teguran lisan bagi PNS ​
yang tidak Masuk Kerja ​
tanpa alasan yang sah ​
secara kumulatif selama 3 ​
hari kerja dalam 1 tahun;
2. teguran tertulis bagi ​
PNSyang tidak Masuk Kerja ​
tanpa alasan yang sah ​
secara kumulatif selama 4 ​
- 6 hari kerja dalam 1 tahun; ​
dan
3. pernyataan tidak puas ​
secara tertulis bagi PNS ​
yang tidak Masuk Kerja ​
tanpa alasan yang sah ​
secara kumulatif selama 7 – ​
10 hari kerja dalam 1 tahun.​
1. pemotongan tukin sebesar 25% ​
selama 6 bulan bagi PNS yang ​tidak
Masuk Kerja tanpa alasan ​yang sah
secara kumulatif ​selama 11 – 13 hari
kerja dalam ​1 tahun ;​
2. pemotongan tukin sebesar 25% ​
selama 9 bulan bagi PNS yang ​tidak
Masuk Kerja tanpa alasan ​yang sah
secara kumulatif ​selama 14 – 16 hari
kerja dalam ​1 tahun; dan​
3. pemotongan tukin sebesar 25% ​
selama 12 bulan bagi PNS ​yang tidak
Masuk Kerja tanpa ​alasan yang sah
secara ​
kumulatif selama 17 – 20 hari ​kerja
dalam 1 tahun.
Pasal 10, Hukdis Sedang Pasal 10, Hukdis Sedang
1. penurunan jabatan setingkat lebih​
rendah selama 12 bulan bagi PNS yang ​
tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah ​
secara kumulatif selama 21 – 24 hari kerja ​
dalam 1 tahun;
2. pembebasan dari jabatannya menjadi ​
jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi ​
PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan ​
yang sah secara kumulatif selama 25 – 27 ​
hari kerja dalam 1 tahun;
3. pemberhentian dengan hormat tidak atas ​
permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS ​
yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang ​
sah secara kumulatif selama 28 hari kerja ​
atau lebih dalam 1 tahun; dan
4. pemberhentian dengan hormat tidak ​
atas permintaan sendiri sebagai PNS ​
bagi PNS yang tidak Masuk Kerja ​
tanpa alasan yang sah secara ​
terus menerus selama 10 hari kerja.

22. KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL Aturan Lainnya yang mengatur Manajemen PNS:
KMA No. 550 Tahun 2022​
tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS pada
Kementerian Agama
SE Kepala BKN No. 1/SE/I/2022​
tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021
UU No 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan
PP 11 Th 2017 yg disempurnakan PP 17 Th 2020 pasal tertentu saja, terutama pasal
67

23. KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA
(PPPK)

24. KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL PENETAPAN KEBUTUHAN PPPK
SETIAP INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS
JABATAN PPPK BERDASARKAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PENYUSUNAN KEBUTUHAN JUMLAH PPPK DILAKUKAN UNTUK JANGKA WAKTU 5 (LIMA)
TAHUN YANG DIPERINCI PER 1 (SATU) TAHUN BERDASARKAN PRIORITAS KEBUTUHAN.
PENYUSUNAN KEBUTUHAN JUMLAH PPPK MERUPAKAN SATU KESATUAN DENGAN
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PNS.
KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN PPPK DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN
MENTERI.
KEBUTUHAN PPPK SECARA NASIONAL DITETAPKAN OLEH MENTERI PADA SETIAP TAHUN, SETELAH
MEMPERHATIKAN PENDAPAT MENTERI KEUANGAN DAN PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BKN.
PPK DAPAT MENGUSULKAN KEPADA PRESIDEN MELALUI MENTERI KEBUTUHAN JPT UTAMA TERTENTU ATAU
JPT MADYA TERTENTU YANG DAPATDIISI OLEH PPPK SETELAH DITETAPKAN NOMENKLATUR JABATAN DAN
PANGKATNYA OLEH PRESIDEN.
USULAN DISERTAI DENGAN KOMPETENSI, KUALIFIKASI, KEBUTUHAN INSTANSI PEMERINTAH, DAN
PERSYARATAN LAIN YANG DIBUTUHKAN DALAM JABATAN
JABATAN ASN YANG DAPAT DIISI OLEH PPPK
Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5
PPPK
JPT
1.JPT Utama
2.JPT Madya
JABATAN FUNGSIONAL
Sesuai Pemenuhan
Kebutuhan yang ditetapkan
1.Penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan
analisis jabatan dan analisis beban kerja setiap Instansi Pemerintahan (Pasal 4)
2.PPK dapat mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri kebutuhan JPT Utama
tertentu atau JPT Madya tertentu yang dapat diisi oleh PPPK, dengan kompetensi,
kualifikasi, kebutuhan InstansiPemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan
dalam jabatan yang nomenklatur jabatan dan pangkatnya ditetapkan oleh Presiden

25. Pasal 3​ KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL
1.Penetapan Kebutuhan;
2.Pengadaan;
3.Penilaian Kinerja;
4.Penggajian dan Tunjangan;
5.Pengembangan Kompetensi;
6.Pemberian Penghargaan;
7.Disiplin;
8.Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja; dan
9.Perlindungan.

26. PENGADAAN CALON PPPK KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL
Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk
melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan.
Pasal 6​
Pasal 7​
Tahapan Pengadaan PPPK :
a. Perencanaan;
b. pengumuman lowongan;
c. pelamaran;
d. seleksi;
e. pengumuman hasil seleksi;
dan
f. pengangkatan menjadi PPPK.
Pasal 8​
Pengadaan calon PPPK oleh
Instansi Pemerintah dilakukan
oleh :
a. Panitia seleksi nasional
pengadaan PPPK;
b. Panitia seleksi instansi
pengadaan PPPK; dan/atau
c. Instansipembina JF.

27. PENGADAAN CALON PPPK KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL
Pelaksanaan pengadaan calon PPPK mempertimbangkan kriteria jumlah dan jenis jabatan, waktu
pelaksanaan, jumlah Instansi Pemerintah yang membutuhkan, dan wilayah persebaran.
Pasal 9​
Pasal 10​
•Pengadaan PPPK dilakukan secara nasional
berdasarkan kebutuhan jumlah PPPK
•Menteri menetapkan kebijakan pengadaan
PPPK.
•Dalam melaksanakan kebijakan pengadaan
PPPK, Menteri dapat membentuk panitia
seleksi nasional pengadaan PPPK yang
mempunyai tugas mengoordinasikan dan
mengawasi pelaksanaan pengadaan PPPK
oleh instansi pembina JF dan panitia seleksi
instansi pengadaan PPPK.
Pasal 11​
Pengadaan PPPK untuk mengisi
JPT Utama tertentu dan JPT
Madya tertentu yang lowong
dilakukan setelah memenuhi
ketentuan mengenai tata cara
pengisian JPT dalam peraturan
perundang-undangan dan
berkoordinasi dengan KASN.
Pasal 12​
Pengadaan PPPK untuk mengisi
JF dapat dilakukan secara
nasional atau tingkat instansi yang
dilakukan oleh panitia seleksi
instansi pengadaan PPPK dan
instansi pembina JF dengan
melibatkan unsur dari
KemenPAN & RB dan BKN

28. PENGADAAN CALON PPPK KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL
Pelaksanaan pengadaan calon PPPK mempertimbangkan kriteria jumlah dan jenis jabatan, waktu
pelaksanaan, jumlah Instansi Pemerintah yang membutuhkan, dan wilayah persebaran.
Pasal 9​
Pasal 10​
•Pengadaan PPPK dilakukan secara nasional
berdasarkan kebutuhan jumlah PPPK
•Menteri menetapkan kebijakan pengadaan
PPPK.
•Dalam melaksanakan kebijakan pengadaan
PPPK, Menteri dapat membentuk panitia
seleksi nasional pengadaan PPPK yang
mempunyai tugas mengoordinasikan dan
mengawasi pelaksanaan pengadaan PPPK
oleh instansi pembina JF dan panitia seleksi
instansi pengadaan PPPK.
Pasal 11​
Pengadaan PPPK untuk mengisi
JPT Utama tertentu dan JPT
Madya tertentu yang lowong
dilakukan setelah memenuhi
ketentuan mengenai tata cara
pengisian JPT dalam peraturan
perundang-undangan dan
berkoordinasi dengan KASN.
Pasal 12​
Pengadaan PPPK untuk mengisi
JF dapat dilakukan secara
nasional atau tingkat instansi yang
dilakukan oleh panitia seleksi
instansi pengadaan PPPK dan
instansi pembina JF dengan
melibatkan unsur dari
KemenPAN & RB dan BKN

29. PENGUMUMAN LOWONGAN PPPK
ANALISIS
JABATAN
PETA JABATAN KEBUTUHAN PPPK
ANALISIS BEBAN
KERJA
KEKURANGAN
KEBUTUHAN
PPPK
STEP 01 STEP 02 STEP 03 STEP 04 STEP 05 STEP 06KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL
(PASAL 15)

30. PENGUMUMAN LOWONGAN PPPK KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL
(PASAL 15)
Pengumuman
lowongan
pengadaan PPPK
dilakukan secara
terbuka kepada
masyarakat. 02
Dilaksanakan paling
singkat 15 (lima
belas) hari kalender 03
nama Jabatan;
jumlah lowongan Jabatan;
unit kerja
penempatan/Instansi yang
membutuhkan;
kualifikasi pendidikan atau
sertifikasi profesi;
alamat dan tempat lamaran
ditujukan;
jadwal tahapan seleksi; dan
syarat yang harus dipenuhi
oleh setiap pelamar.
MEMUAT01

31. PERSYARATAN PPPK UNTUK JABATAN FUNGSIONALKEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL
1.Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia
tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan ;
2.Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2
(dua) tahun atau lebih;
3.Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik
4.Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5.Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6.Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7.Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku
dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8.Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
9.Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
Pasal 16​

32. PERSYARATAN PPPK UNTUK JABATAN FUNGSIONALKEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL
1.Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia
tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan ;
2.Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2
(dua) tahun atau lebih;
3.Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik
4.Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5.Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6.Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7.Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku
dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8.Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
9.Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
Pasal 16​

33. KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL SELEKSI PENGADAAN PPPK
Pengumuman Hasil Seleksi
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus
seleksi pengadaan PPPK secara terbuka,
berdasarkan penetapan hasil seleksi kompetensi.
Pasal 28

34. PENGANGKATAN PPPK KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL 1)Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diangkat sebagai Calon PPPK.
2)Calon PPPK yang akan diangkat tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPPK sejak yang
bersangkutan ditetapkan sebagai calon PPPK
3)Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan PPK
4)Keputusan PPK disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK.
5)Penerbitan nomor induk PPPK diterima oleh PPK paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu
penyampaian.
Pasal 29
Pasal 30
1)Pelamar PPPK yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib
menyerahkan kelengkapan administrasi kepada PyB untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai PPPK.
2)PyB menyampaikan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala
BKN untuk dimasukkan dalam sistem informasi ASN.

35. PERJANJIAN KERJA PPPK KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL
Perjanjian kerja
paling kurang
memuat:
1)Tugas;
2)Target kinerja;
3)Masa
perjanjiankerja;
4)Hakdan kewajiban;
5)Larangan; dan
6)Sanksi.
Pasal 33
PENILAIAN KINERJA PPPK
Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin objektivitas
prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan
perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang
bersangkutan 1)Masa Hubungan Perjanjian Kerjabagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan
berdasarkan penilaian kinerja.
2)Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja didasarkan padapencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan
instansi setelah mendapat persetujuan PPK.
3)Perpanjangan Hubungan Kerja bagi JPT yang berasal darikalangan Non-PNS mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi
dengan KASN.
4)Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang, PPK wajib menyampaikan tembusan surat keputusan perpanjangan
perjanjian kerja kepada Kepala BKN.
5)Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerjabagi PPPK yang menduduki JPT Utama dan JPT Madya tertentu paling lama 5
(lima) tahun.
6)Ketentuan lebihlanjut mengenai masa hubungan perjanjian keda bagi PPPK diatur denganperaturan Menteri.
Pasal 35
c

36. PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN PPPK KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL
(1) PPPK diberikan gaji dan tunjangan.
(2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku bagi PNS
Pasal 38
Pasal 39
1)Dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, PPPK diberikan
kesempatan untuk pengayaan pengetahuan.
2)Setiap PPPK memiliki kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi.
3)Pengembangan kompetensi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada
Instansi Pemerintah.
4)Dalam hal terdapat keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi, prioritas diberikan dengan
memperhatikan hasil penilaian kinerja PPPK yang bersangkutan.
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PPPK

37. PEMBERIAN PENGHARGAAN PPPK KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL
PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam
melaksanakan tugasnya dapat diberikan
penghargaan.
Pasal 45
Pemberian Penghargaan dapat
berupa pemberian :
1)Tanda kehormatan;
2)Kesempatan prioritas untuk
pengembangan kompetensi;
dan/atau
3)Kesempatan menghadiri acara
resmi dan/atau acara
kenegaraan.
Pasal 46
Pasal 48
Pemberian penghargaan
berupa kesempatan
prioritas untuk
pengembangan kompetensi
diberikan kepada PPPK
yang mempunyai
hasilpenilaian kinerja yang
paling baik.
Pasal 49
Penghargaan diberikan oleh
PyB setelah mendapat
pertimbangan tim penilai
kinerja PPPK.

38. PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL
Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:
1)Jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
2)Meninggal dunia;
3)Atas permintaan sendiri;
4)Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau
5)Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
Pasal 53
Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
1)Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut
dilakukan dengan tidak berencana;
2)Melakukan pelanggaran disiplin pppK tingkat berat; atau
3)Tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.

39. PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL
Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena :
1)Melakukan penyelewengan terhadap pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2)Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum;
3)Menjadi anggota dan/ataupengurus partaipolitik; atau
4)Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana
yang diancam denganpidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dantindak pidanatersebut dilakukan dengan
berencana.
Pasal 53
Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
1)Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut
dilakukan dengan tidak berencana;
2)Melakukan pelanggaran disiplin pppK tingkat berat; atau
3)Tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja

40. PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL
Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena
jangka waktu perjanjian kerja berakhir yaitu termasuk telah mencapai batas usia tertentu dalam Jabatan
yang diduduki
Batas usia tertentu yaitu:
1)58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan
pejabat fungsional kategori keterampilan;
2)60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
3)65 (enam puluh lima) tahun bagi PPPK yang memangku jabatan fungsional ahli utama
Pasal 54
Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena meninggal dunia diberikan hak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 55

41. PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Karena atasPermintaan Sendiri :
1)PPPK yang mengajukan permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja di putus hubungan perjanjian
kerjanya dengan hormatsebagai PPPK.
2)Permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja dapatdisetujui atauditunda sampaidengan jangkawaktu
perjanjian kerja berakhir.
3)Permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja disetujui, apabila:
a. telah memenuhi masa perjanjian kerja paling kurang 90% (sembilan puluh per seratus); dan
b. telah memenuhi target kinerja paling kurang 90% (sembilan puluh per seratus).
4)Permintaan pemutusan hubungan pedanjian kerja ditunda, apabila tidak memenuhi ketentuan
5)Apabila yang bersangkutan tidak mematuhi penundaan PPPK dikenakan pemutusan hubungan perjanjian keda
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
6)PPPK yang dikenakan pemuhrsan hubungan perjanjian kerja denganhormat ataspermintaan sendiri diberikan
haksesuai denganketenhran peraturan perundangundangan danmasih dapat melamar sebagai PPPK.
7)PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan pedanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dantidak dapat melamar sebagai PPPK.
Pasal 56

42. PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL
Pemutusan HubunganPerjanjianKerjakarenaPerampinganOrganisasiatauKebijakanpemerintah yang
MengakibatkanPengurangan PPPK:
1)Dalam hal terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK
maka dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerjadengan hormatsebagai PPPK.
2)PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja akibat perampingan organisasi diberikan
haksesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan danmasih dapat melamar sebagai PPPK.
Pasal 57
Pasal 58
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani:
(1) PPPK yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani karena:
a. kecelakaan kerja yang mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan perjanjian kerja; atau
b. sakit terusmenerus selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut, diberikan haknya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketidakcakapan jasmani dan/ataurohani dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan.
(3) Tim penguji kesehatan dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan.
(4) Tim penguji kesehatan beranggotakan dokterpemerintah.
(5) PPPK yang diputus hubungan perjanjian kerjanya dengan hormat mendapat hak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

43. PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Pelanggaran Disiplin:
1)Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat apabila
tidakmematuhi kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja PPPK.
2)PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
diberikan hak sesuai denganketentuan peraturan perundang undangan dan masih dapat melamar sebagai PPPK
Pasal 59
Pasal 60
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Tidak Memenuhi Target Kinerja:
(1)PPPK yang tidak memenuhi target kinerja dilakukan pemutusan hubungan perjanjian
kerjaberdasarkan hasilpenilaian kinerja.
(2)PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja denganhormat tidakatas permintaan
sendiri diberikan haksesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan danmasih dapat
melamar sebagai PPPK.

44. PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerjakarena Melakukan Penyelewengan Terhadap Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara Republik
lndonesia Tahun 1945:
1.PPPK yang melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan
pemutusan hubungan perjanjian kerja tidakdengan hormat.
2.PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidakdengan hormatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan haksesuai
denganperaturan perundang-undangan, tidakdapat melamar sebagai PPPK, dandikenakan sanksiberupa membayar ganti rugi.
Pasal 61
Pasal 62
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerjakarena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan:
1)Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan
yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umumdiberhentikan tidakdengan hormat;
2)PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidakdengan hormatdiberikan haksesuai denganperaturan
perundang-undangan, tidakdapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa membayar gantirugi.

45. PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik:
1.Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena menjadi anggota dan/atau pengurus partaipolitik diberhentikan tidak
dengan hormat;
2.PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidakdengan hormatdiberikan haksesuai denganketentuan
peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi.
Pasal 63
Pasal 64
PemutusanHubunganPerjanjianKerjakarena Melakukan Tindak Pidana Berencana :
1)Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun
atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana diberhentikan tidak dengan hormat.
2)PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat diberikan hak sesuai dengan dengan
peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi.

46. TATA CARA PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL
1)Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Jangka Waktu Perjanjian Kerja Berakhir (Pasal
65)
2)Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Meninggal Dunia (Pasal 66)
3)Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja atas Permintaan Sendiri (Pasal 67)
4)Tata Cara Pemberhentian karena Perampingan Organisasi Pemerintah atau Kebijakan Pemerintah yang
Mengakibatkan Pengurangan PPPK (Pasal 68)
5)Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena TidakCakap Jasmani dan/atau Rohani (Pasal 69)
6)Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Tidak Memenuhi Target Kinerja (Pasal 70)
7)Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Pelanggaran Disiplin (Pasal 71)
8)Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian KerjaKarena Melakukan Penyelewengan Terhadap Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 72)
9)Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan
(Pasal 73)
10)Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus
PartaiPolitik (Pasal 74)

47. PERLINDUNGAN PPPK KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL
(1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:
a. jaminan hari tua;
b. jaminan kesehatan;
c. jaminan kecelakaan kerja;
d. jaminan kematian; dan
e. bantuan hukum.
(2) Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan
kecelakaan keda, dan jaminan kematian dilaksanakan sesuai dengan sistem
jaminan sosial nasional.
(3) Bantuan hukum, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang
dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
Pasal 75

48. KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL CUTI
tahunansakit melahirkan
Pasal 77 bersama
SYARAT CUTI TAHUNAN PPPK
BEKERJA PALING SEDIKIT 1 (SATU)
TAHUN SECARA TERUS MENERUS.
Pasal 78 s.d Pasal 81
LAMANYA HAK ATAS CUTI TAHUNAN 12
(DUA BELAS) HARI KERJA.

49. SYARAT CUTI SAKIT PPPK KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL
1.sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari.
2.menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, lebih dari 14 hari paling lama 1
(satu) Bulan.
3.Melampirkan Surat keterangan dokter paling sedikit memuat pernyataan tentang
perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
4.tidak sembuh dari penyakitnya lebih dari 1 (satu) bulan dilakukan pemutusan
hubungan perjanjian kerja.
5.mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 1/2 (satu setengah)
bulan dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.
6.mengalami kecelakaan kerja.
7.PPPK yang menjalankan cuti sakit tetap menerima penghasilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 82 s.d Pasal 87

50. KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL SYARAT CUTI MELAHIRKAN PPPK
KELAHIRAN ANAK PERTAMA SAMPAI
DENGAN ANAK KETIGA
Pasal 88 s.d Pasal 90
LAMANYA CUTI MELAHIRKAN DIBERIKAN
PALING LAMA 3 (TIGA) BULAN.
SYARAT CUTI BERSAMA PPPK
Pasal 91 s.d Pasal 93
MENGIKUTI KETENTUAN CUTI BERSAMA
BAGI PNS.

51. PENGAWASAN DAN EVALUASI KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL
KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode
perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen
ASN pada Instansi Pemerintah.
Pasal 94 s.d Pasal 95
1.Menteri melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen PPPK;
2.Hasil evaluasi sebagai dasar penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan PPPK.
PENGAWASAN
EVALUASI

52. LARANGAN KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL
1.PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk
mengisi jabatan ASN.
2.Larangan juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang
melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK.
3.PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-
PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 96

53. KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL Penegakan Disiplin
Kementerian Agama Pengaduan Masyarakat Semester I Tahun 2025 Tim Pengaduan Masyarakat Inspektorat Jenderal Kementerian
Agama telah menerima sebanyak 584 laporan pengaduan dari
masyarakat sampai dengan 30 Juni 2025. Dari jumlah tersebut,
sebanyak 234 laporan (40,1%) telah berhasil diselesaikan,
sementara 350 laporan (59,9%) masih dalam proses
penanganan.
Jika ditemukan pelanggaran serius, akan
dilakukan pengambilan langkah tegas dan
terukur!

54. KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL PENINGKATAN
VOLUME
PENGAWASAN
Pengawasan intensif
pada Eselon I, 73 PTKN,
dan seluruh Kanwil
Kemenag se-
Indonesia.
Audit kinerja berbasis
risiko sebagai
pendekatan utama.
TINDAK LANJUT
TERHADAP
PENYIMPANGAN
Audit rinci dan investigasi
jika ditemukan indikasi
pelanggaran
Bagian dari langkah
korektif memastikan tata
kelola bersih dan
akuntabel
Jika ditemukan
pelanggaran serius,
akan dilakukan
pengambilan langkah
tegas dan terukur!
EVALUASI DAN
MONITORING
BERKALA
Evaluasi laporan
keuangan dan
kegiatan dilakukan
rutin dan sistematis
Monitoring menjamin
pelaksanaan kegiatan
sesuai regulasi
TRANSFORMASI
DIGITAL
PENGAWASAN
Penguatan teknologi
informasi untuk
efektivitas dan
jangkauan
pengawasan
Menjamin
keberlanjutan
reformasi dan
program kerja
Kemenag
Arah Kebijakan
Pengawasan

55. SALAM PENGAWASAN
BERDAMPAK!
Irjen Kemenag RI
Khairunas, S.H., M.H., CGCAEKEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL
TERIMA KASIH